Pasar Sawahan Jadi Harapan Baru bagi Ekonomi Warga Desa Klepu
Hadirnya pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Klepu ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian warga desa setempat.
Hadirnya pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Klepu ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian warga desa setempat.
menggelar Gebyar Pajak Daerah dan Pengundian Hadiah PBB tahun 2019 di halaman Balai Kota Semarang
Pemerintah Kota Semarang resmikan watong (warung tongkrongan) dalam rangka menyongsong kekuatan masyarakat.
Kepala Desa Candirejo Tri Gunawan Setyadi mengatakan, tak hanya program keluarga berencana yang menjadi perhatian pengelola, namun juga berbagai program pemberdayaan masyarakat lewat usaha ekonomi produktif.
Semarangdaily**Jika anda berkunjung di kabupaten Semarang, pastikan anda hadir di daerah dusun Tanon, Desa Ngarawan, Kecamatan Getasan, yang kini sedang ramai mendapat julukan “Desa Menari.”
Jumlah warga miskin Kota Semarang yang saat ini tercatat ada sekitar 5,6 persen dari total penduduk masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kota Semarang untuk mengentaskannya. Sehingga salah satu cara, selain bersinergi dengan stake holder seperti pihak BUMN untuk membantu warga miskin dengan bantuan CSR, juga dengan menciptakan kampung tematik.
Nelayan dapat mengetahui hari atau bulan bebas penangkapan untuk pengembangan ekosistem ikan hingga layak tangkap serta letak atau posisi ikan.
Fakultas Hukum Universitas Diponegora dan Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan seminar dan bedah buku “Masa Depan Hukum Progresif, di Hotel Patrajasa, Semarang, Rabu, (27/4/16).
Membuat film membutuhkan persiapan yang matang, mulai membuat naskah, menyiapkan kru, anggaran, produksi hingga distribusi. Untuk mengetehaui seluk beluk dunia perfilman tersebtu akademi Akademi Berbagi (Akber) Semarang menggelar kelas ‘Make Your Own Movie’ di Gedung PIP Balaikota Semarang, Kamis, (23/6/16).
Terminal Bus Terboyo, akan beralih fungsi menjadi tempat bongkar muat barang. Hal ini seiring dengan diberlakukannya Surat Mendagri nomor 120/253/SJ, tanggal 16 Januari 2015, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.