Revolusi Mental dan Wawasan Kebangsaan Perlu Respons Cepat Kehumasan OPD

Rapat Kerja Tematik Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021, Kamis pagi (25/3/2021), di Hotel Gets. KESBANGPOL JAWA TENGAH

SARIREJO, Semarang Timur | Untuk mendukung program prioritas nasional melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam Rapat Kerja Tematik Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021, Kamis pagi (25/3/2021), di Hotel Gets.

Agenda ini membahas penyelarasan atau penyatuan persepsi dan komitmen dalam membangun sinergitas urusan Kesatuan Bangsa melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Menurut Gubernur Ganjar, revolusi mental dapat disiapkan dengan inovasi untuk menghadapi perubahan zaman dengan character building yang tangguh.

“Deradikalisasi bisa diatasi dengan cara bermigrasi ke dunia digital dengan narasi yang sederhana dan kita laksanakan di keseharian kita,” ujarnya.

Ia berpandangan, aktif di media sosial menjadikan hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih dekat. Aktivitas menyampaikan pesan dan respons cepat kepada masyarakat, serta memberikan pelayan yang mudah, murah, dan cepat, dapat berbuah apresiasi dari masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya, membentuk karakter masyarakat yang mudah berterima kasih.

Dalam penyampaian pesan dan respons cepat kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memanfaatkan media sosialnya sebagai sarana berinteraksi dengan masyarakat.

“Humas di setiap OPD harus ada, menyampaikan performa kinerja dan respons cepat kepada masyarakat,” tandas Mas Ganjar.

Pelopor Gerakan

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar. Dalam sambutannya, ia menyampaikan harapan agar pemerintah daerah terdorong untuk menjadi pelopor gerakan revolusi mental dan penguatan wawasan kebangsaan dengan memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan, serta tersusunnya rekomendasi dan saran kebijakan sebagai bahan acuan langkah ke depan.

Gerakan ini sistematis dan sistemis, yakni sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Turut hadir dalam acara Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Imran; Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, Prestari Olahraga, Kemenko PMK, Nyoman Shuida; Asisten Deputi Revolusi Mental, Alfredo Sani Fenat; Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Drajat Wisnu Setyawan; Perancang Ahli Madya, Bappenas, Maharani; dan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia dan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta yang hadir secara daring.

Acara berlanjut dengan penyampaian materi dan diskusi, menghadirkan lima narasumber dari pemerintah pusat. Kepala Kesbangpol Jawa Tengah, Haerudin, berperan sebagai moderator dalam sesi ini.