Reformasi Birokrasi Melalui SP4N

Kegiatan sosialisasi pengelolaan pengaduan melalui pembentukan Unit pengelola Pengaduan (UPP) bertempat di Hotel Dafam Kota Semarang. (Foto: Pemkot Semarang)

Semarang- Kemeneterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI)  dengan USAID mengadakan acara sosialisasi pengelolaan pengaduan melalui pembentukan Unit pengelola Pengaduan (UPP) pada PMTPSTP.

Program USAID CEGAH ini merupakan program kerjasama antara. Selain sosialisasi tentang pengelolaan pengaduan, dalam rangkaian kegiatan yang sama diselenggarakan kegiatan pelatihan pengelolaan pengaduan melalui penerapan aplikasi SP4N LAPOR versi 3 dengan narasumber dari KemenPAN & RB.

Berlangsung di Hotel Dafam Kota Semarang, (15/09/2019)  kegiatan ini merupakan bagian dari Program USAID CEGAH. Tema yang diangkat yakni “Penerapan Sistem SP4N LAPOR! dan Pembentukan UPP pada 33 Pilot di K/L/D/I di Indonesia”.

Ajie Ginanjar Nugraha selaku Fasilitator menyampaikan bahwa  pendampingan teknis yang telah dilakukan sejak Bulan Desember 2017 ini ditujukan untuk memperkuat pengelolaan pengaduan di Pemerintah Kota Semarang melalui Penerapan Sistem LAPOR serta pembentukan UPP pada DPMPTSP.

“Pembentukan UPP pada DPMPTSP ini dilakukan melalui serangkaian Diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan Personil DPMPTSP  serta Ombudsman Perwakilan Jateng,”  jelasnya.

Selain terbentuknya UPP, output lain yang telah dihasilkan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan, Kode etik penanganan pengaduan serta Standar Pelayanan Pengaduan.

“Mudah-mudahan dengan adanya UPP serta Peraturan Pendukung lainnya, pengelolaan pengaduan di DPMPTSP semakin baik dan dapat ditiru oleh OPD lain,” imbuhnya lagi.

Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N

Pengelolaan Pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi Layanan Pengeaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan implementasi dari beberapa peraturan.

Ada tiga peraturan yang mengatur mengenai hal ini. Pertama, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua,  Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Ketiga, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Guna meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan, Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) melalui program USAID CEGAH melakukan pendampingan teknis pada 33 Pilot yang terdiri dari 6 Kementerian/Lembaga, 13 Pemerintah Provinsi dan 14 Pemerintah Kota, yang salah satunya adalah Pemerintah Kota Semarang.

Tujuan dari kegiatan pendampingan teknis ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan melalui sistem LAPOR serta kualitas tindaklanjut pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pembentukan Unit Pengelola Pengaduan (UPP), dimana untuk Pemerintah Kota Semarang terpilih DPMPTSP sebagai pilot untuk pembentukan UPP.