Penandatanganan NPHD, Sambut Pilwakot 2020

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang. (Foto: Pemkot Semarang)

Semarang- Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang.

Berlangsung Rabu (25/09/2019), di Ruang VIP Wali Kota Semarang NPHD ini merupakan tahapan pilkada serentak untuk menyambut pemilihan kepala daerah/kota pada tahun 2020

Peraturan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019. Penandatanganan NPHD ini pertama kali di Jawa Tengah.

Pendaftaran calon Wali Kota Semarang sendiri akan dibuka pada 9 Desember 2019 hingga bulan Maret 2020 bagi perseorangan atau independen sedangkan dari partai politik dibuka pada sekitar bulan Juli 2020.

“Pemerintah Kota Semarang diharapkan dapat menyiapkan anggaran terkait pemilihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, mudah-mudahan lancar dan berjalan dengan baik serta tidak ada masalah,”  jelas Hendi dalam sambutannya.

Kegiatan penandatangan tersebut dihadiri juga oleh Ketua KPU Kota Semarang Hendry Casandra Gultom, Plh Ketua Bawaslu Kota Semarang Muhammad Amin, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat, dan Perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M.Fajar S.A.K. Arif.

Dalam Pemilihan Umum Walikota (Pilwakot), Pemerintah Kota Semarang sudah ikut menyukseskan pelaksanaan dengan menganggarkan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pilkada serentak 2020.

“Bedanya tahun ini tahapan sosialisasi perseorangan itu lebih panjang proses pendaftaran,” tutur Ketua Bawaslu Kota Semarang Muhammad Amin.

Proses tahapan persiapan pilkada mulai pada bulan September 2019. Pada bulan November  akan dilakukan tahapan pendaftaran anggota Bawaslu pada 16 kecamatan di Kota Semarang.

Dukungan Terhadap Pilwakot

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan, Pemkot Semarang berkomitmen untuk turut menyukseskan pelaksanaan Pilwakot 2020, satu di antaranya dengan menganggarkan APBD untuk penyelenggaraan dan pengawasan Pilwakot 2020.

“Alokasi dana sudah dikunci dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Tinggal pembahasan detail dan ditetapkan oleh dewan dalam Perda,” jelasnya.

Hendi berharap, dana yang telah dikucurkan oleh Pemkot Semarang dapat digunakan sebaik-baiknya agar Pilwakot 2020 berjalan dengan lancar.

Masyarakat juga harus terus diberikan sosialisasi terkait Pilwakot agar mereka turut berpartisipasi memilih pemimpin yang memiliki pemikiran visioner. Sehingga, Kota Semarang bisa lebih maju dan berkembang pesat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengucurkan dana sebesar Rp 84 miliar untuk gelaran pesta demokrasi Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Semarang 2020.

Dana tersebut terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sebesar Rp 71,9 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang sebesar Rp 12,1 miliar.

Add Comment