JDIH Kabupaten Semarang Raih Predikat Terbaik Kedua Tingkat Nasional

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly membuka Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2019. (Foto: Menkumham)

Semarang- Setelah meraih predikat terbaik di tingkat Jawa Tengah, pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum Pemkab Semarang mendapat penghargaan terbaik kedua tingkat Nasional tahun 2019.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyampaikan, JDIHN Award ini merupakan wujud perhatian pemerintah untuk anggota JDIHN. Sejak tahun 2017 pemerintah telah mencanangkan reformasi hukum dengan penguatan pembentukan peraturan perundangan undangan.

“Ini sangat erat, strateginya dengan membentuk pusat analisa hukum dan membuat basis data dengan penguatan JDIH. Pemberian penghargaan yang layak di apresiasi agar bangsa ini ke depannya semakin lebih maju,” ujar Yasonna saat memberikan penghargaan di JDIHN Award 2019 di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Yosanna mengatakan, penghargaan ini harus diikuti dengan langkah basis data yang lengkap, berkesinambungan dengan akurat dan cepat dengan teknologi informasi yang saat ini sudah 4.0.

“Data menjadi sangat penting, kita punya JDIH yang baik dan terintegrasi. Ini akan menjadi sumber informasi. Saya berharap kita terus mengembangkan diri, dan inovasi dalam pengelolaan digital informasi dan dokumentasi hukum,” ujarnya.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly kepada Bupati Semarang H Mundjirin di Jakarta, awal pekan ini.

JDIH Pemkab Semarang

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Wenny Maya Kartika menjelaskan JDIH yang dikelolanya merupakan bagian dari jaringan yang sama di tingkat nasional. Setiap tahun, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada lembaga/instansi pengelola JDIH terbaik dalam berbagai kategori.

“Kami memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Jadi dapat diakses lewat android maupun website dengan mudah dan cepat,” terangnya di Ungaran, Jum’at (13/9).

Disebutkan, pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola JDIH itu menjadi salah satu aspek penting penilaian untuk mendapatkan penghargaan. Selain itu juga dinilai aspek organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan serta sarana dan prasarana.

JDIH Bagian Hukum Pemkab Semarang juga memiliki koleksi buku produk hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang telah berumur lebih dari seratus tahun.

Ditambahkan oleh Wenny, pihaknya terus berupaya memaksimalkan peran media sosial terutama twitter untuk memudahkan pelayanan informasi hukum. Selain itu informasi hukum yang ditampilkan juga lebih lengkap termasuk peraturan desa.