Walkot Semarang, Hendrar Prihadi Hadiri Agenda Jalan Sehat

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, saat menghadiri agenda jalan sehat. Jalan sehat yang berlangsung Sabtu (24/8/2019). (Foto: Pemkot Semarang)

Semarang- Wali Kota (Walkot) Semarang, Hendrar Prihadi atau yang akrab dipanggil Hendi, menghadiri agenda jalan sehat. Jalan sehat yang berlangsung Sabtu (24/8/2019) pagi diikuti oleh ribuan orang.

Berlangsung di sekitar kawasan Lempongsari, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, agenda ini juga diselingi dengan dialog bersama Wali Kota. Selain adanya dialog, disediakan pula tempat pengobatan gratis bagi para warga yang ingin berkonsultasi terkait kesehatan.

“Selain jalan sehat, kami serap aspirasi. Kita temu muka tatap muka curhat-curhatan wilayah mana yang infrastrukturnya masih jelek dan ada problematika apa di lingkungan,” jelas Hendi.

Saat berdialog, beberapa warga mengeluhkan soal sertifikasi tanah mereka. Beberapa warga masih menggunakan Surat Ijin Pemakaian Tanah (Surat Hijau) yang diterbitkan pemerintah kota atas pemakaian tanah aset Pemerintah.

Hendi mengatakan, pengajuan perubahan Surat Hijau menjadi Hak Milik bisa dilakukan setelah ada pelepasan aset pemerintah kota dari Wali Kota yang disetujui DPRD.

“Tadi masih banyak tanah yang belum bisa disertifikatkan karena dahulu memang aset pemkot. Saat ini kami sedang berjuang dengan temen-temen DPRD untuk pelepasan aset dari pemkot, mudah-mudahan lancar dan sukses,” pungkas Hendi

Turut hadir juga Ketua Penggerak PKK Kota Semarang Krisseptiana, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu, Sekda Kota Semarang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang. Rute jalan sehat itu melewati beberapa RW dan finish dekat Kantor Kelurahan Lempongsari dan lokasi dialog.

Sertifikat Tanah Hak Milik  

Dalam sekripsinya, Danang Wiahutama salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta menjeleskan bahhwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa: atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah.

Bagi pemegang hak, sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan dengan mudah untuk membuktikan bahwa tanah adalah miliknya. Maka ia dengan bebas untuk memindahkan haknya dan memberikan beban hak atau memperoleh manfaat dari pihak ketiga yang menggunakannya.

Demikian pula bagi pihak ketiga atau yang akan berkepentingan terhadap tanah yang bersangkutan akan lebih mudah memperoleh keterangan yang dapat dipercaya. Menurut Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang  Pendaftaran tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas  tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang  bersangkutan.