Kabag dan Kabiro UNNES Resmi Dilantik Rektor

Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prof. Fathur Rokhman saat melantik Kepala Biro, Kepala Bagian (Kabag), dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag), Rabu (31/07/2019) di rektorat Sekaran Gunungpati. (Foto: UNNES)

Semarang- Kepala Biro, Kepala Bagian (Kabag), dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Negeri Semarang (UNNES) baru saja dilantik. Berlangsung, Rabu (31/7/2019) pelantikan kali ini dilakukan langsung oleh Rektor UNNES, Prof Fathur Rokhman.

Bertempat di rektorat Sekaran Gunungpati, Kabiro dan Kabag yang dilantik antara lain ialah Junjung Sugiyat (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan), Fransiska Novi Kurniasih (Kabag Perencanaan BPK), Ratih Widyastuti (Kabag Kemahasiswaan BAKK).

Rektor juga meroling Kabag, Sri Redjeki Prasetyowati menjadi Kabag Tata Usaha Fakultas Hukum, dan Eko Setiyono menjabat Kasubbag Tata Usaha UPT Hubungan Masyarakat.

Kemudian, Julius Pungky Wasono Widagdo (Kasubbag Kerjasama Dalam Negeri BAKK), dan Indra Rudi Setiawan SH MH (Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran BPK).

Prof. Fathur Rokhman saat memberi sambutan menyampaikan, pelantikan dan roling pejabat itu untuk membentuk suatu organisasi yang sehat.

“Alhamdulillah organisasi UNNES ini sudah sehat,” tuturnya.

Prof Fathur berpesan kepada Pejabat yang dilantik agar selalu meningkatkan kepercayaan, dan kapasitas. Kapasitas dalam hal kesadaran dan kompetensi yang lebih baik lagi karena kita adalah melayani publik.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Agung Kurniawan (2005:6) adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan.

Lembaga Administrasi Negara (1998) mengartikan pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Add Comment