Hukum Sebagai Intrumen Mengentaskan Kemiskinan

Oleh: Feriadi

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan recht staat hadir dan terbentuk karena memiliki tujuan yang sama,  yakni sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 :

“…melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa….”

Tujuan tersebut secara tidak langsung menunjukan bahwa segala aktivitas yang dilakukan negara melalui perangkat negara yang dimiliki, harus berorientasi untuk rakyat. bukan segelintir golongan , penguasa, atau bahkan asing.

Sebagai negara yang rechstaat, pemerintah harus melaksanakan segala aktivitasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, ini menjadikan pemerintah tidak kebal hukum, pemerintah bukan kebenaran absolut sehingga ia harus mendengarkan suara suara kecil. Ada suatu pandangan yang menyatakan “kemiskinan adalah pangkal dari kejahatan, karena dia akan melahirkan kejahatan-kejahatan lainnya”, penulis sendiri tidak sepenuhnya membenarkan istilah ini, namun juga tidak menyalahkan. karena menurut penulis kejahatan lahir karena faktor moral yang kurang mempuni, ini sebabnya kenapa ada golongan white crime, blue crime.

Kemiskinan sebagai salah satu masalah negara Indonesia sejak berdirinya 1945 silam tidak perna padam, terus menjadi hambatan dan masalah negara untuk memberantasnya. Berbagai program nasional atau daerah dalam rangka mengurangi kemiskinanpun telah dilakukan namun kobaran api kemiskinan masih saja merembet.

Hukum sebagai instrument dalam mengentaskan kemisinan melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah pada prinsipnya mengandung tiga nilai dasar. Yakni, nilai legalitas, nilai keadilan, dan nilai kemanfaatan. Masing-masing nilai memiliki fungsinya yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama yakni,  tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Legalitas sebagai bentuk bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan programnya harus sesuai dengan ketetapan yang berlaku, sehingga tidak boleh sembarangan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Nilai keadilan dapat dimaknai  bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan bagi setiap warga negara, hal ini menunjukan bahwa tidak ada perlakuan khusus warga negara tertentu dimata hukum, bahkan penguasa sekalipun tidak lepas dari jerat hukum apabila melakukan kesalahan yang dibuatnya (onrechmatige overheids daad).

Nilai kemanfaatan dapat dimaknai bahwa hukum dalam kehadirannya harus mampu memberikan manfaat bagi warga negara. Hukum lahir bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan tertentu, juga bukan datang dengan sia-sia. melainkan Hukum hadir dengan membawa misi mensejahterakan warga negarannya.

Kemiskinan merupakan masalah klasik, masalah ruwet. karena berkolerasi dengan masalah- masalah lainnya, misalnya saja penyebab kemiskinan karena faktor penggangguran, sumber daya manusia yang tidak mempuni, masalah pangan, juga termasuk  ketergantungan ekonomi kepada negara asing, serta masih banyak faktor internal dan eksternal lainnya.  kemiskinan ini juga sebetulnya adalah masalah dasar karena itulah kenapa dia merembet kepada masalah-masalah lainnya, dengan demikian maka dalam mengentaskan kemiskinan keberpihakan hukum terhadap warga negaranya harus menjadi acuan dasar juga dalam menerbitkan aturan aturan laiinya, jika tidak, maka akan berdampak pada tumpeng tindihnya hukum,

Dengan kata lain, penulis hendak mengatakan bahwa intrumen hukum yang dibuat pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan jangan hanya berdimensi ekonomi semata melainkan harus memiliki dimensi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan dimensi cultural. Sehingga dalam menghadapi situasi apapun warga negara siap.

Pemanfaatan intrumen hukum akan memerlukan waktu yang panjang, oleh sebab itu rencana pemerintah jangka pendek, jangka menegah dan jangka panjang sebetulnya memberi arah yang jelas dan pasti karena landasan yuridis yang menjamin. Melalui strategi yang strategis dilakukan pemerintah dalam kurun waktu yang sangat lama bahkan dari awal kemardekaan. misalnya saja, berbagai langkah taknis yang dilakukan pemerintah ialah, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi.  Strategi peningkatan mutu Pendidikan, ataupun strategi pembangunan SDM yang diharapkan akan mampu mengelolah sumber daya alam dengan optimal. Namun perlu suatu stategi yang harus dibumingkan ialah suatu strategi cultural, dimana indicator tercapainya adalah terbentuknya suatu mekanisme good government yang professional, adanya kesadaran dan keataan hukum seluruh warga negara,  baik itu oleh eksekutor, legislator maupun jelata sekalipun, karena jika hukum sudah ditaati maka semua akan ok ok saja, stategi ini juga nantinya akan melahirkan suatu kepentingan yang bersifat kebangsaan, bukan kepentingan individu, golongan atau kelas elit yang dalam kurun waktu belakangan ini makin nampak terlihat. Terakhir penulis ingin sampaikan instrument hukum harus dijadikan intrumen tertinggi namun juga intrumen dasar. Karena pada dasarnya dalam tataran das sein keberhasilan dari  kebijakan hukum adalah tidak meninggalkan nilai  filosofi, sosiologi maupun nilai yuridis.