Undip Jalankan PTN-BH, Akselerasi Kemandirian Pendidikan

Ganjar Pranowo, Mohammad Nasir, dan Yos Johan Utama saat menyalakan sirine tanda PTN-BH Undip disahkan (Foto: Undip)

Tembalang, Semarang Daily**Universitas Diponegoro secara resmi menjalankan kelembagaan dengan struktur baru sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Hal ini diungkapkan oleh Rektor Undip, Yos Johan Utama, Gedung Prof.Soedharto, SH, selasa, (3/1/2017)

“Perubahan status Undip ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2014 dan peraturan pemerintah RI No.52 Tahun 2015,” ungkapnya, seperti dilansir dalam laman resmi Undip.

Ia juga mengungkapkan jika berbagai persiapan telah dilakukan baik dalam masalah pembentukan dan penataan kelembagaan, regulasi serta yang utama upaya untuk merubah budaya kerja seluruh civitas academica. Hal ini tidak lain dalam rang untuk melaksankan penyelenggaraan PTNBH

 

PTN-BH, Kemandirian, dan Kemajuan Pendidikan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, yang hadir pada acara tersebut mengatakan, predikat PTN-BH merupakan wujud kepercayaan pemerintah terhadap Universitas Diponegoro dengan cara memberikan otonomi di bidang akademik dan nonakademik.

Menristekdikti membeberkan, predikat PTN-BH diberikan kepada Universitas Diponegoro karena berakreditasi A, memiliki prestasi dalam publikasi riset internasional, dan laporan keuangan yang disajikan wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Dia mendorong agar Universitas Diponegoro meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi internasional.

“Undip publikasinya meningkat cukup baik. Ini yang harus kita dorong terus. Kalau bisa diwajibkan, untuk semua fakultas harus publikasi. Minimal katakan 20 atau 30 per fakultas. Ini segera kami keluarkan regulasinya. Guru besar tahun 2017 setelah menikmati tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan ini harus melakukan publikasi. Kalau tidak melakukan publikasi dalam setahun, kami akan pertimbangkan tunjangannya,” tegas Menristekdikti, dalam rilis Pemprov Jateng.

Ia mengungkapkan juga berharap Universitas Diponegoro dapat senantiasa mempertahankan pengelolaan lembaga yang transparan. Termasuk dengan meningkatkan kualitas sistem online. Sehingga meminimalisir transaksi yang berpotensi menimbulkan korupsi, baik di bidang akademik maupun non akademik.

Kiprah PTN-BH

Seperti diketahui, di Indonesia sebelumnya ada 7 (tujuah) Perguruan Tinggi Negeri yang sudah menjadi PTN BH yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Sumatera Utara. Kini, diikuti 4 PTN BH yang juga dilaunching, yakni Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Universitas Diponegoro, dan Universitas Padjajaran.

Perguruan Tinggi dalam hal ini dapat menggunakan pendanaan yang bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, dan usaha-usaha PTN-BH, kerjasama Tridharma atau dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi.

Satryo Soemantri Brodjonegoro (2012) berpendapat bahwa landasan Implementasi PTN-BH mencakup 8 (delapan) poin: 1) Manfaat Perubahan; 2) Kerangka legislatif dan peraturan; 3) Akuntabilitas; 4) rancangan pendanaan; 5) formula pendanaan; 6) pengawasan; 7) transis; dan 8) kesiapan perguruan tinggi.