Menunggu Penuntasan Kasus Munir

Makhluk itu adalah Munir Said Thalib seorang aktivis HAM,  berpostur kurus dengan ciri khas kumis ia sosok yang bersahaja serta memilik keberanian yang luar biasa, ia seperti lentera ditengah kegelapan. Kematiannya telah mencuri perhatian dunia atas  racun yang membunuhnya. Munir sapaan akrab adalah  pejuang orang-orang yang dirampas hak nya namun perampasan hak asasi itu juga menimpa dirinya sendiri, ialah hak yang bersifat non- derogable  hak untuk hidup.

Dua belas  tahun indonesia kehilangan sosok yang memiliki semangat tinggi memperjuangkan HAM diindonesia namun selama itu pula publik bertanya-tanya siapa otak dibalik pembunuhan itu?, ketakutan apa yang membuat diharuskanya Munir mati?, serta bagaimana perkembangan hukum kasus Munir?

Apabila kita kembali beberapa tahun sebelumnya, tanggal 6 september 2004 dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 974, jenis pesawat boeing 747-400 Munir berangkat dari Jakarta  menuju Amsterdam untuk melanjutkan pendidikan ilmu hukum di universitas Ultrecht Belanda.  Kurang lebih pukul 01.00 waktu Singapura Munir transit di bandara Changi. Satu jam berselang dengan maskapai yang sama di bangku nomor 40 kelas ekonomi Munir melanjutkan perjalanan menuju Amsterdam. Dalam perjalanan inilah Munir sering mengalami muntah, merasakan sakit perut serta badan lemas.

Tanggal 7 September 2004 pukul 08.10 waktu Amsterdam, pesawat yang ditumpangi Munir mendarat di bandara Schipol namun sangat disesali kondisi Munir saat itu tidak bernyawa. Tak lama berselang hasil atopsi yang dilakukan Nederlands Forensisch Instituut (NFI) menunjukan ditemukannya racun arsenik yang mematikan dalam tubuh munir.

Ujian dalam Sejarah

Kasus Munir adalah test of our story, ungkap bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjabat sebagai presiden Indonesia. melalui keppres nomor 111/2004 diperpanjang dengan keppres nomor 6 tahun 2005 sang presiden memberi harapan nyata terkuaknya pelaku pembunuh Munir dengan membentuk tim pencari fakta (TPF) tentang kasus meninggalnya Munir. Niat mulia untuk mencari tahu dalang pembunuhan Munir sebetulnya membuahkan hasil, laporan TFT mengindikasikan keterlibatan petinggi-petinggi negara yang merasa terancam jika Munir dibiarkan hidup hal ini menunjukan betapa bahayanya orang kurus ini.

Hasil laporan TPF membantu kejaksaan agung dalam menuntut Polycarpus yang akhirnya  divonis 20 tahun penjara oleh hakim penijauan kembali (PK) di mahkamah agung tahun 2008 silam. Harapan kembali ada setelah kepolisian menjerat Muchdi Purwopranjono, mantan deputi V badan intelijen negara (BIN), menjadi tersangka berikutnya. Tetapi pada akhirnya pengadilan negeri Jakarta Selatan membebaskan Muchdi Purwonprojono dari jeratan hukum karena hakim berpendapat tidak cukup bukti untuk menyeretnya. Vonis ini dikuatkan oleh putusan mahkamah agung di tingkat kasasi pada tahun 2009.

Dari laporan TFP tersebut sebetulnya sudah terendus oknum pelaku pembunuh Munir, namun ibarat hidangan yang tak disantap, dibiarkan menghirup aromanya  tanpa menghabisi hidangannya. English & Staplepon yang dikutip oleh MM Billah mengatakan “…pelanggaran hak asasi manusia dilakukan negara lewat agen-agennya (polisi, angkatan bersenjata dan setiap orang yang berwenang dari negara) melawan individu..”. hal  ini seolah jadi ajang pembuktian  negara dalam menguak aktor pembunuh Munir. Jika terbukti adanya penyimpangan yang dilakukan oknum yang mempunyai wewenang dari negara untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia maka pada prinsipnya negara telah gagal melaksanakan  kewajibannya  sebagai obligation to protect, obligation to respect, serta obligation to fullfil.

Hak asasi manusia bukanlah produk impor ataupun proses meniru-niru negara lain melainkan suatu hak yang hidup menyesuaikan kondisi budaya negaranya (culture of state). perkembangan hak asasi manusia dapat dinilai dari sejarah bangsanya, Hak asasi manusia sebetulnya telah terkandung jelas dalam pancasila yang berbunyi “kemanusian yang adil dan beradab”. Dalam kedaerahan pun ham sudah dikenal melalui istilah-istilah misalnya dalam masyarakat Gorontalo dikenal istilah “dulo hupa”, artinya musyawarah dalam rangka menghormati hak-hak orang. Indonesia mempunyai catatan buruk mengenai pelanggaran HAM. pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua, kasus Timteng, Semanggi I, Semangggi II, Trisakti, kasus-kasus tersebut hanyalah beberapa butiran pasir dari hamparan pelanggaran ham di Indonesia.

Menunggu Terobosan Rezim Baru

Masyarakat kembali berharap setelah kekuasaan dipegang oleh rezim Joko Widodo yang dalam kampanyenya selalu menyuarakan penuntasan pelanggaran HAM namun hal itu seolah menjadi angin lalu. Tak tampak nyata keseriusan pemerintah dalam menuntaskan pelanggaran ham di Indonesia hal ini diperparah lelucon negara yang mengatakan hasil laporan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir hilang, upaya publikasi hasil laporan TPF kasus meninggal Munir pun belum sepenuhnya dilakukan. hal ini menunjukan sebagai negara hukum modern yang condong ke proseduralitas telah lalai dan semberawutan menjaga dokumen negara.

Hak asasi manusia merupakan anugerah yang inheren dan lahir dengan sendirinya sejak manusia itu ada,  kemudian negara hadir sebagai lembaga yang memilik power untuk mengatur dan melegitimasi hak-hak manusia melalui hukum formal untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi setiap manusia. guna mencapai kepastian perlindungan, kepastian persamaan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Namun pada prinsipnya walaupun memiliki power untuk mengatur bukan berarti negara dikecualikan atas hukuman  pelanggaran HAM yang dilakukannya sebab hak asasi manusia hidup diluar hukum, hukum itu hanya sebagai penjamin perlindungan ham serta penjamin penegakan ham melalui sanksi-sanksi yang diciptakan. oleh karena itu hak asasi manusia melekat dimanapun ruang dan waktu manusia berada tanpa kecualinya.

Pemerintah harus bersikap tegas setiap pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya dalam hal hukum positif namun harus diimbangi dengan pelaksanaan yang tegas sebab apalah arti hukum tanpa adanya pelaksanaan. Dalam buku Indonesia, Wikileaks dan Julian Assange pada bab tentang pembunuhan Munir : “siap, laksanakan…, sudah selesai”. Usman Hamid pernah berkata “presiden Yudhoyono hanya membutuhkan sedikit keberanian politik untuk membongkar misteri pembunuhan Munir dan menyeret orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus ini”. dan hari ini presiden telah berganti, masyarakat menunggu keberanian politik presiden Joko Widodo menyeret orang-orang yang terlibat.