Masa Depan Hukum Progresif dan Penegakan Hukum di Indonesia

Suasana Seminar Masa Depan Hukum Progresif (Foto: Arina Hukmu Adila)
Suasana Seminar Masa Depan Hukum Progresif (Foto: Arina Hukmu Adila)

Fakultas Hukum Universitas Diponegora dan Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan seminar dan bedah buku “Masa Depan Hukum Progresif, di Hotel Patrajasa, Semarang, Rabu, (27/4/16).

Kegiatan yang diinisiasi Program Studi Magister Ilmu Hukum, bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip bekerjasama dengan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unnes diikuti ratusan orang dari mahasiswa S1, mahasiswa S2, dosen, kejaksaan, kehakiman, Polda Jawa Tengah, dan pemerhati hukum.

Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Suteki, penulis buku Masa Depan Hukum Progresif,  mengungkapkan bahwa dalam penegakan hukum tidak bisa hanya dilandaskan pada undang-undang saja. Melainkan harus dipadukan dengan norma, kebiasaan, dan kearifan lokal. Hal ini disampaikan dalam seminar

“perlu dipadukan hukum kebiasaan, hukum adat dan kearifan lokal,” ungkapnya.

Suteki juga mengungkapkan bahwa dalam penegakan hukum harus mengedepankan pemenuhan keadilan subtantif. Artinya, bahwa penegak hukum tidak boleh hanya memenuhi keadilan perundang-undangan saja.

Hukum Progresif, Pilar Pencapaian Keadilan

Selain itu, hadir dalam acara ini adalah dekan fakultas hukum unnes, Rodiah. Ia mengungkapkan bahwa Hukum progresif itu merupakan pilar pencapaian keadilan yang substansi yang mengutamakan pada kemaslakatan hidup manusia. Oleh karena itu, semua oleh pelaku hukum yakni penegak hukum maupun para akademisi hukum pada pendidikan tinggi hukum harus mempunyai karakter spirit dan jiwa-jiwa hukum progresif.

Rodiyah juga mengemukakan, di hukum progresif itu sumbernya yakni keadilan yang mensejahterakan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

“Perbedaan persepsi itulah yang kemudian memakmai legalitas hukum antara polisi, jaksa, lalu hakim yang memberi putusan itu bisa berbeda,” kata Dr Rodiyah, seperti dilansir Unnes.

Menurut  Rodiyah, hukum progresif ini harus kita dorong untuk menjadi roh atau jiwa pelaksanaan hukum di Indonesia, supaya penegak hukum dari tahapan petama (polisi), tahap kedua (jaksa), dan tahap ketiga (hakim) mempunyai persepsi yang sama bahwa sesungguhnya hukum itu tidak terbelenggu atau terjebak pada hukum positif.

Artinya jikalau hukum positif itu adalah benar benar tidak memberikan keadilan maka seorang penegak hukum harus melakukan rule breaking atau penegakan hukum tidak berdasarkan pada legalitas, tapi pencapaian tujuan keadilan substansi itu terwujud, jelasnya.