Undip Gelar Diskusi dan Nonton Film Meretas Inklusi Sosial Bagi Penghayat Kepercayaan Lokal

Suasana diskusi dan nobar "Meretas Inklusi Sosial Bagi Penghayat Kepercayaan Lokal”, di Fakultas Ilmu Budaya Undip. (Foto: Kevin/Komunitas Payung)
Suasana diskusi dan nobar “Meretas Inklusi Sosial Bagi Penghayat Kepercayaan Lokal”, di Fakultas Ilmu Budaya Undip. (Foto: Kevin/Komunitas Payung)

Tembalang, SEMARANGDAILY**Diskusi dan nonton bareng dengan tema “Meretas Inklusi Sosial Bagi Penghayat Kepercayaan Lokal”,  diselenggarakan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu, (30/4/16).

Hadir sebagai pembicara pada acara ini adalah Budi Santoso (Tetua Adat Kepercayaan Sedulur Sikep), Rian Adhivira (Peneliti Satjipto Rahardjo Institute), dan Rahayu (Kesbangpol-linmas), dan Juwanto (Satu Nama). Hadi pula para peserta acara terdiri dari mahasiswa, umum, dan juga penghayat kepercayaan Sedukur Sikep.

Para penghayat kepercayaan Sedulur Sikep ini menyempatkan waktu untuk mengikuti diskusi publik dan nonton film dokumenter tersebut setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari desa Karangrowo, Kabupaten Kudus. Budi Santoso, selaku  tetua adat kepercayaan Sedulur Sikep, menjadi salah satu pengisi diskusi pertama.

Budi Santoso memaparkan pengalaman yang sering dihadapi oleh warga penganut kepercayaan adalah karena kepercayaannya kolom agama dalam kartu tanda penduduk (KTP) mereka dikosongkan atau diberi tanda strip (-). Implikasinya, masyarakat sekitar seakan-akan menganggap mereka kafir atau tidak bertuhan. Konsekuensinya, mereka dipersulit ketika harus berurusan dengan pemerintah, seperti mencari pekerjaan, masuk dalam jajaran pemerintahan, melangsungkan perkawinan, menyekolahkan anak, dan lain sebagainya.

Paradoks Hukum

Melihat hal itu, Rian Adhivira mengungkapkan bahwa terjadi paradok dalam pengaturan hukum yang ada di Indonesia. Legislasi hukum yang ada tidak mampu memberikan ruang bagi penganut kepercayaan. Hal ini tampak dalam tarikan agama islam yang sangat kuat dalam UU Perkawinan.

“Apabila kita melihat pada Pasal 2 ayat 1 UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalamnya mengandung paradoks. Bila dikaitkan dengan Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 disinilah muara polemik tersebut. Penetapan ini memberikan banyak keuntungan kepada Agama Islam banyak mempengaruhi bentuk negara bahkan sejak munculnya Piagam Jakarta dan berujung pada pembakuan dimana 6 agama terutama agama Islam menjadi resmi.  Alhasil, bila terdapat kepercayaan lain di luar agama tersebut akan dianggap sebagai aliran sesat.”

 Ia mengungkapkan adanya ketetapan berupa produk hukum yang tidak memberikan ruang bagi penganut kepercayaan mengakibatkan adanya konflik horizontal.

.Rahayu, Kesbangpol-Linmas Prov. Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pemerintah mengusahakan untuk lebih merangkul masyarakat penganut kepercayaan lain yang berada di sekitar Jawa Tengah. Selama ini, jajaran Kesbangpol-Linmas belum sepenuhnya menjangkau masyarakat penganut kepercayaan nenek moyang di luar 6 agama resmi yang diakui oleh negara.

“Kami selaku jajaran pimpinan di Kesbangpol sampai saat ini masih terus mengupayakan pengayoman terhadap masyarakat penghayat kepercayaan di sekitar Jawa Tengah. Kami sadar bahwa masyarakat ini rentan terhadap penolakan masyarakat oleh karena itu harus kami rangkul. Apalagi mereka ini juga termasuk Warga Negara Indonesia,” jelasnya.

Juwanto dari Yayasan Satu Nama. Juwanto membahas berbagai macam usaha dari yayasan Satu Nama untuk memperjuangkan hak-hak asasi masyarakat penghayat kepercayaan.

 “Kami terus mengupayakan agar masyarakat penghayat kepercayaan ini diakui dan diberi perlindungan oleh negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan pengakuan terhadap penghayat kepercayaan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, dan juga UU No. 11 Tahun 2005 tentang ICESCR”, kata Juwanto.