Nelayan Riwayatmu Kini

Nelayan setelah melaut (Foto: Bappeda Jatim)
Nelayan setelah melaut (Foto: Bappeda Jatim)

Hari Nelayan yang jatuh pada 6 April diperingati setiap tahunnya, momentum tersebut adalah saat untuk merefleksi seluruh permasalahan dan polemik yang dialami oleh seluruh nelayan di Indonesia. Dari tahun ke tahun selalu saja Nelayan yang jadi bahan pembicaraan dalam hal kesejahteraan dan kemiskinan. Kemiskinan nelayan suatu hal yang dinamis dan bisa dikatakan jauh dari kata kesejahteraan.

Konflik Nelayan mulai panas berawal dari kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPP Negara Republik Indonesia. Pihak pemerintah berpendapat karena penggunaan alat tangkap tersebut dianggap menimbulkan kerusakan sehingga berpengaruh pada menurunnya ketersediaan sumber daya ikan.  Namun Nelayan merasakan bahwa peraturan tersebut telah mengancam perekonomiannya. Alat tangkat yang sudah familiar bagi nelayan itu menjadi bagian nyawa kehidupan keluarganya,  dengan tidak menggunakan alat tangkap tersebut membuat penghasilan mereka menurun dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana biasanya.

Kedua terkait BBM, labilnya harga minyak sebagai bahan bakar kapal nelayan untuk melaut membuat kegelisahan para nelayan saat berangkat mencari ikan. Modal utama selain alat tangkap, bahan bakar pun sangat penting bagi mereka. Naik turunnya harga BBM membuat nelayan terancam dalam memenuhi modal melautnya dan harus hutang, bahkan beberapa Nelayan menjual kapalnya serta beralih pekerjaan lantaran sudah tidak mampu menjalaninya. Dan catatan yang tercantum dalam Perpres 191 2014 yang mewajibkan kepada kapal nelayan 30 ton ke atas harus menggunakan minyak non subsudi, juga menjadi sebuah alasan para Nelayan dalam melaut.

Selanjutnya Peraturan  Pemerintah (PP) nomor 75 Tahun 2015 Tentang pemungutan Hasil Perikanan yang pasalnya memberatkan pemilik kapal. Melalui peraturan tersebut pemerintah menaikkan Pemungutan Hasil Perikanan (PHP) atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan. Pungutan skala kecil dari 1,5 persen dinaikkan menjadi 5 persen, skala menengah dari 2 persen menjadi 10 persen, dan untuk skala besar dari 2,5 perssen menjadi 25 persen. Para pengusaha pemilik kapal serta nelayan beranggapan bahwa diterapkannya peraturan tersebut menyulitkan kondisi dan mengakibatkan kapal-kapal tidak melaut lantaran pengusaha pemilik kapal tidak bisa mengoperasikannya, sehingga berdampak pada nelayan yang terancam menganggur.

Pelarangan alat tangkap yang mendadak , pembatasan BBM subsidi serta Pemungutan  Hasil Perikanan membuat kondisi nelayan semakin terpuruk. Semakin menurun penghasilan yang didapat dari melaut karena adanya batasan batasan tersebut. Kaitkan lagi dengan Permen KP NO. 1/KP 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, serta Permen KP NO. 1/KP 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Serta Permen KP NO. 56, 57 /KP /2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Serta peraturan peraturan lainnya yang dianggap berdampak pada meerosotnya hasil tangkapan nelayan dan membuat banyak nelayan yang menganggur.

Persepsi lain mengatakan sebagaimana diawal bahwa pelarangan cantrang juga karena atas dasar perlindungan sumberdaya, dan juga peraturan peraturan setelahnya yang tidak lain dimaksudkan untuk kesejahteraan nelayan sendiri. Pemerintah juga telah membatasi ruang gerak nelayan tangkap asing demi kesejahteraan nelayan lokal. Diharapkan kini nelayan lokal bisa lebih leluasa di laut Indonesia. Serta penerapan kartu nelayan, produk-produk asuransi untuk jaminan  keterlindungan nelayan. Imbuh lagi terkait RUU Perlindungan Nelayan yang telah mengatur dan merancang semuanya termasuk sarana prasarana untuk kepastian usaha dan kelembagaan yang melindungi masyarakat, serta pemberian asuransi jaminan resiko. Undang-undang tersebut mendorong usaha mandiri dan produktif. Diharapkan dengan penerapan Undang-undang ini bisa merealisasikan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya.

Pada prinsipnya semua kebijakan yang ada hampir seluruhnya juga terjadi pro kontra dimata Nelayan. Hal tersebut tidak lain karena beda pandangan dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat/nelayan. Kemanakah arah kesejahteraan Nelayan? Meski sudah terdapat perlindungan, namun nelayan sendiri butuh pengembangan secara mandiri, karena seterusnya juga tidak mungkin selalu bergantung pada pemerintah atau lembaga-lembaga yang dijanjikan. Selain itu juga masih terikatnya peraturan-peraturan seperti alat tangkap yang membuat arah gerakan nelayan terbatas. Dari permasalahan awal belum didapat solusi,  sudah muncul peraturan atau kebijakan baru dan pasti membuat nelayan kebingungan dengan banyaknya peraturan serta perbedaan persepsi mengenai perkembangan Nelayan. Diharapkan pemerintah meluangkan waktunya untuk  mempertemukan antara pihak pemerintah dengan nelayan guna untuk menyatukan persepsi dan mendapatkan solusi tepatnya. Pertemuan dengan pemerintah mungkin sudah banyak dilakukan di beberapa daerah namun pastilah nihil hasilnya karena keputusan tetap berada ditangan pemerintahan pusat, pemerintah daerah hanya mengekor. Pastikan nelayan sejahtera, jaring aspirasi nelayan, beri arahan yang baik untuk nelayan, hidup nelayan indonesia