Farhan Hakim: Pembangunan Tambaklorok Harus Perhatikan Aspek Pemberdayaan

Peneliti dan Pemerhati Maritim, Farhan Hakim (Foto: Farhan Hakim)
Peneliti dan Pemerhati Maritim, Farhan Hakim (Foto: Farhan Hakim)

Tembalang, SEMARANGDAILY**Peneliti dan Pemerhati Maritim, Farhan Hakim, mengungkapkan jika Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok tidak hanya bersifat materiil, namun juga harus mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat.

“Pembangunan Tambaklorok harus memperhatikan aspek pemberdayaan, itu sangat penting,” ungkapnya kepada Semarangdaily, Jumat (26/2/16).

Ia mengungkapkan jika masyarakat yang bermukim di kawasan Tambaklorok memiliki ketergantungan terhadap sumber daya laut sebagai tempat mencari ikan. Ketergantungan akan hal ini menjadi bagian penting kenapa pemberdayaan sebagai tujuan agar mampu membangun masyarakat agar mampu menciptakan kreasi dan alternatif dalam kehidupan.

DPRD Kota Semarang menyatakan kesiapannya mengawal program pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sekitar 70 persen warga di Tambaklorok kan nelayan. Jangan sampai mereka dirugikan karena tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, seperti dilansir di Semarang Kota, (2/2/15).

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok tak semata menyangkut infrastruktur, tetapi menyangkut keseluruhan aspek, terutama sumber daya manusia (SDM) dengan mempertimbangkan dampak-dampaknya. Supriyadi mengingatkan aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan sosial harus menjadi perhatian yang erat kaitannya dengan pembangunan SDM dan harus disiapkan seiring pembangunan Kampung Bahari.

Kemiskinan dan Tambaklorok

Herusansono (2012) mengatakan bahwa Kampung Nelayan Tambak Lorok masuk dalam kategori kampung miskin yang penduduknya tercatat lebih dari 500 keluarga. Badan Pusat Statistik (2011) jumlah nelayan terbesar berada di Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara dengan jumlah 2.345 nelayan.

Kementrian Kelautan dan Perikanan Indonesia (2011) mengatakan bahwa kemiskinan pesisir merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh tingginya kerusakan sumberdaya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai- nilai budaya lokal, rendahnya infrastruktur desa serta kesehatan lingkungan permukiman.

Greetz (1973) mengungkapkan jika ada dua hal penting dalam melihat kebudayaan di pesisir:  Pertama, pranata penangkapan dan pemasaran ikan. Kedua, pranata tersebut bersifat ekploitatif sehingga menjadi sumber potensial timbulnya kemiskinan struktural dikalangan masyarakat nelayan. keberadaan kedua pranata sosial ekonomi tersebut telah menempatkan masyarakat nelayan terpintal kedalam jaring-jaring kebudayaan yang mereka tenun sendiri.