Penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Butuh Ketegasan Pemerintah

Ilustrasi Pengemis (Foto: Jupri)
Ilustrasi Pengemis (Foto: Jupri)

Semarang Selatan, SEMARANGDAILY**Penegakan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang penanganan PGOT di Kota Semarang diharapkan benar-benar terselesaikan hingga tuntas. Pemerhati kebijakan publik dari Untag, Suparno mengatakan, agar Perda senantiasa tetap dipatuhi maka butuh ketegasan sikap pemerintah. Tanpa sikap tegas maka kebijakan yang seharusnya bermanfaat memberi payung hukum untuk warga bisa jadi kurang bermanfaat atau tumpul.

“Bahkan ada yang menganggap fungsinya bagus ketika baru diberlakukan. Selebihnya melempem bila sudah lama berlalu. Tak boleh seperti itu, ketika suatu kebijakan sudah diundangkan, sebaiknya diikuti dengan keseriusan,” katanya, seperti dilansir di laman resmi Pemkot Semarang

Ia mengungkapkan pada dasarnya perda dibuat untuk kemaslahatan bersama. Meski begitu butuh diiringi sikap tegas dalam upaya penegakannya. Tanpa performa tegas pemerintah menjadi aturan menjadi melempem. Ini tak boleh muncul termasuk di Kota Semarang.

Beberapa pihak juga meminta, pemkot konsisten menegakkan aturan ini. Karena dari pasal per-pasal, ternyata Perda Nomor 15 tahun 2014 tersebut hanya mengatur tentang anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan orang terlatar (PGOT) yang beraktivitas di tempat umum atau jalanan. Sementara pengamen dan pengemis rumahan (door to door) dari rumah ke rumah atau di kendaraan umum tidak diatur secara detail.

Dalam pasal 4, Perda Nomor 15 tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang tertulis, sasaran penanganan ada pada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Semarang Kusnandir menegaskan, sosialisasi akan terus digalakkan oleh tim gabungan dari Satpol PP dan Dinas Sosial. Rencananya sosialisasi akan digelar seminggu sekali selama tiga bulan ke depan.

”Sosialisasi ini kami lakukan agar Perda terlaksana dan dipatuhi,” tandasnya.

Potret Pengemis di Indonesia

Kehadiran pengemis di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari melemahnya kekuatan ekonomi secara makro untuk menolong tumbuhnya lapangan kerja baru dan sekaligus menyerap tenaga kerja. Hal ini dipicu oleh krisis moneter pada 1998 yang menyebabkan ambruknya perekonomian Indonesia yang secara ironis disebut-sebut sebagai macan baru asia sebelum krisis terjadi. Ibarat dalam cerita dongeng, negara ini jatuh miskin hanya dalam sehari! Dan sejak itu, halaman-halaman surat kabar dipenuhi dengan data terjadinya PHK besar-besaran dan tumbuhnya angka kemiskinan yang fantastis. Proyeksi data yang diperkirakan oleh International Labour Organisation (ILO) menyebutkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia pada akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta atau sekitar 66,3 persen dari seluruh jumlah penduduk (BPS-UNDP, 1999). Sementara itu, menurut laporan BKKBN (2005), jumlah masyarakat miskin di tanah air saat ini mencapai 36,1 persen dari total penduduk Indonesia sekitar 220 juta jiwa, termasuk di dalamnya penduduk fakir miskin sebanyak 14,8 juta jiwa.

Manurut Suharto (2003) data statistik yang kita gunakan, baik UNDP atau pun versi BKKBN, yang jelas keadaan ini mengisyaratkan semakin bertambah banyaknya penduduk Indonesia yang telah jatuh miskin! Situasi ini, menurut Edi Suharto, menyebabkan mencuatnya beberapa fenomena sosial seperti ruwetnya tata kota karena bertambahnya jumlah PKL seperti dialami di Bandung. Selain itu, munculnya gelandangan dan pengemis (PMKS) yang beroperasi di jalan-jalan protokol di kota-kota besar dan sekarang meluas ke daerah-daerah ditengarai sebagai efek samping krisis berkepanjangan. Suharto menambahkan bahwa seandainya PMKS dimasukkan ke dalam kategori kemiskinan, angka kemiskinan akan bertambah lagi sebesar 21 juta orang.