Johan Budi: Kontribusi PNBP sekitar 0,03 Persen, Selamatkan SDA Sektor Kelautan

Wakil Ketua KPK, Johan Budi (Foto: Galang Taufani/Semarang Daily)
Wakil Ketua KPK, Johan Budi (Foto: Galang Taufani/Semarang Daily)

Semarang Selatan SEMARANGDAILY**Wakil Ketua KPK, Johan Budi, meminta seluruh jajaran pemerintah provinsi serius dalam menyelamatkan SDA sektor kelautan.  Dirinya mengatakan SDA sektor kelautan sangat krusial. Hal ini dilihat dari rendahnya kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang hanya sebesar rata-rata 0,3 persen per tahun.

“Kontribusi PNBP dari sektor perikanan dalam kurun lima tahun terakhir hanya sekitar 0,02 persen terhadap total penerimaan pajak nasional, sedangkan produksi perikanan laut di 2013, 2012, dan 2011 berturut-turut adalah sebanyak Rp 77 triliun, Rp 72 triliun, dan Rp 64,5 triliun,” katanya.

PNBP sumber daya perikanan, tambah Johan, tidak sebesar nilai produksi ikan laut. Dari data yang ada selama kurun waktu tiga tahun dari 2011-2013 PNBP hanya sebesar 0,3 persen atau Rp 229 miliar di tahun 2013, 0,3 persen atau Rp 215 miliar di tahun 2012, dan 0,29 persen atau Rp 183 miliar di tahun 2011.

Aktif Per 2017

Sebeteulnya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Kelautan yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pemerintah pusat sudah ada, namun baru dapat dimaksimalkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2017. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko, saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia Sektor Kelautan di Gedung Ghradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah, seperti dilansir dalam laman resmi Pemprov Jateng, Selasa, (19/5).

Menurut Heru, pengoptimalan penyelamatan SDA sektor kelautan tersebut terkendala Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana beberapa kewenangan pemerintah kabupaten/kota diambil alih oleh pemerintah provinsi. Salah satunya kewenangan zonasi laut dari dulunya 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil. Padahal dahulu zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

“Terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut provinsi yang semula 4-12 mil menjadi 0-12 mil. Sehingga Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) perlu direvisi,” katanya.

Heru mengatakan perubahan Perda Nomor 4 tahun 2014 tersebut baru akan diusulkan dalam prolegda 2017. Sehingga, ditargetkan di tahun yang sama atau paling lambat awal 2018 perubahan perda tersebut dapat disahkan.

Selama belum ada perubahan perda, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan mengeluarkan izin lokasi maupun pemanfaatan ruang laut. Bahkan pemprov juga akan melakukan peninjauan terhadap sistem tata pelaksanaan perizinan baik perizinan penangkapan ikan, pengelolaan, pemasaran serta budidaya melalui Pergub Nomor 27 tahun 2014. Selain itu, akan melakukan perbaikan terhadap tata pelaksanaan perizinan menjadi pelayanan terpadu satu pintu.

“Implementasi sistem perizinan yang diperbaiki tersebut akan diwujudkan dengan SOP perizinan yang efektif dan efisien yang harapannya akan terwujud pada 2016,”ujarnya.

Setelah adanya SOP perizinan tersebut per 1 Januari 2016, lanjut Heru, pemprov tidak akan melanjutkan pengajuan izin kapal baru maupun perpanjangan jika diketahui tidak sesuai dengan dokumen. Hal ini untuk mencegah adanya ketidaksesuaian antara dokumen dengan kondisi fisik kapal lantaran saat ini disinyalir banyak kapal yang dokumen dan kondisi kapalnya berbeda.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Siti Djunaedah, mengatakan kesadaran pemerintah daerah dalam upaya menyelamatkan SDA sektor kelautan masih sangat rendah. Saat ini baru ada lima provinsi yang sudah membuat perda RZWP3K atau hanya sekitar 14,71 persen sehingga masih perlu dorongan. Untuk itulah KKP membuat empat fokus area rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA sektor kelautan, yaitu penyusunan tata ruang wilayah laut, penataan izin, pelaksanaan kewajiban para pihak dan pemberian serta perlindungan hak-hak masyarakat.