Penanaman Modal Asing Wilayah Jateng Perlu Digenjot

Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng (Foto: Lokanesia)
Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jateng (Foto: Lokanesia)

Kota Semarang, SEMARANGDAILY** Dilansir oleh laman Pemprov Jateng, Investasi Jawa Tengah pada 2014 masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dari target Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebesar Rp 23 triliun, terealisasi Rp 21 triliun lebih. Namun, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) hanya Rp 6,5 triliun.

“PMA komitmen investasinya, izin prinsipnya Rp 100 triliun. Ternyata hanya terealisasi sekitar Rp 6,5 triliun,” ungkap Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) , Senin (16/3).

Fakta tersebut menunjukkan investasi asing tidak cukup berhasil di Jawa Tengah. Karenanya, pihaknya terus melakukan kajian agar Jawa Tengah benar-benar ‘seksi’ untuk investasi asing.

“Sebenarnya yang kita perlukan, saat ini sudah ada enam kawasan industri dan satu kawasan industri di Cilacap. Kalau yang ada sekarang sudah memegang izin prinsip bisa terealisasi, sebenarnya luar biasa. Tidak perlu semuanya yang terealisasi. Katakan Cilacap saja yang terbangun, sudah membuat Jateng maju,” paparnya.

Tapi untuk merealisasikan kawasan industri itu, lanjutnya, terganjal sejumlah persoalan. Seperti ketersediaan air baku, energi dan infrastruktur. Untuk mengatasinya, butuh integrasi baik dari investor sendiri, pemerintah daerah dan dukungan dari pemerintah pusat.

“Ini kasus PT Kawasan Industri Jababeka yang menggarap lahan industri di Kendal. Kalau kita lihat, untuk merealisasikan Kendal butuh investasi penyedia air baku. Ini sudah dievaluasi dan ada dua versi. Satu adalah Kali Blorong dan dua, memanfaatkan sisa air dari Waduk Jatibarang,” terangnya.

Sujarwanto mengingatkan, yang tak kalah penting adalah konsentrasi pembagian daerah investasi. Dirinya mencontohkan di Kota Semarang dan sekitarnya cocok untuk industri manufaktur dan jasa. Di Temanggung untuk industri berbasis holtikultura dan pariwisata. Sementara di bagian selatan Jawa Tengah untuk industri energi, pengolahan dan perkebunan. Dengan pembagian daerah investasi, ketika investor datang tidak lagi bicara mengenai potensi, tetapi langsung bicara mengenai aspek pengembangan.

Bangun Komunikasi Kabupaten/Kota

Menanggapi soal pembagian konsentrasi daerah investasi, Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengarahkan agar BPMD berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/ kota mengenai konsep land banking (pemerintah menanamkan investasi dalam bentuk tanah). Sehingga, ketika menawarkan ke investor, pemerintah sudah memiliki zoning. Selanjutnya, perizinan yang sering menuai komplain mesti dibereskan.

“Pertama land banking mesti ada. Mesti dibuat. Kemudian perizinan semua komplain kurang cepet. Yang ketiga, seluruh potensi mesti ada potret yang clear. Potret yang clear itu adalah menunjuk titik-titik tertentu, ini untuk apa, ini untuk apa, jumlahnya berapa. Peta itu tinggal dimunculkan. BPMD provinsi berkomunikasi dengan kabupaten/ kota biar sinkron. Toh sebenarnya tempatnya disana. Kita mau fasilitasi. Sekarang kita dorong untuk membuka itu dengan gampang,” terangnya.

Mengenai masalah ketersediaan air, Ganjar berpendapat justru bisa jadi potensi bisnis baru. Pasalnya, masuknya PT Kawasan Industri Jababeka sudah captive/jelas. Untuk menyediakannya, bisa mengundang perusahaan-perusahaan air berkelas regional, nasional maupun dunia.