Mengenal P3BM, Metode Analisa Penyelesaian Masalah Kemiskinan

Monitoring Terhadap Kemiskinan adalah Penting (Foto: Solopos)
Monitoring Terhadap Kemiskinan adalah Penting (Foto: Solopos)

Semarang Selatan, SEMARANGDAILY**Banyaknya program yang belum mengarah pada penyelesaian masalah kemiskinan disadari oleh pemerintah. Untuk itu, Bappenas kini telah menyiapkan alat analisa Pro-Poor Planning and Budgeting Monitoring (P3BM) yang akan membantu para perencana dan pengambil kebijakan dalam melihat akar masalah pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Koordinator P3BM, Z Ega, saat beraudiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin, (2/3/14), seperti dilansir dalam halaman Pemprov Jateng.

Ega menjelaskan alat analisa P3BM merupakan sistem yang mampu menyimpan data indikator Millenium Development Goals (MDGs) dan data program pembangunan daerah secara sistematis, lengkap dan terpadu berupa MDGs scorecard. Dalam alat analisa tersebut, setiap persoalan pembangunan dituangkan dengan nama indikator.

“Kode 11x menunjukkan kemiskinan. Kode 5x kasus kematian ibu. Di Jawa Tengah, kasus kematian ibu dijumpai di Kabupaten Purbalingga, Rembang, Pati, Kudus, Kendal, Tegal, Brebes, Kota Salatiga dan Kota Tegal. Data ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi,” beber Ega.

Data tersebut, lanjutnya, diinput oleh staf perencana Bappeda kabupaten/ kota yang sudah mengikuti pelatihan pada 23 sampai 27 Februari lalu. Dengan menggunakan sistem ini, data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang tepat program, kegiatan, lokasi, sasaran dan anggaran.

“jika akan turun ke kabupaten/ kota, Pak Gub sudah tahu akan membicarakan apa di kabupaten/ kota tersebut, karena semua indikator pembangunan sudah dipegang. Kemudian musrenbang, per kabupaten/ kota maupun provinsi, penanganan prioritasnya dapat mengambil dari hasil analisa P3BM sehingga lebih fokus,” katanya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengaku senang dengan alat analisa P3BM yang diperkenalkan Bappenas karena sangat memudahkan dalam merencanakan pembangunan secara tepat. Dia bahkan mendorong agar alat berupa software tersebut segera diluncurkan karena momentum saat ini dirasa tepat seiring dengan persiapan pelaksanaan musrenbang di kabupaten/ kota yang akan dilaksanakan pada pertengahan Maret dan provinsi yang dijadwalkan pada pertengahan April.

“Saya sudah cek musrenbang. Sebagian besar hanya mindahin angka tahun lalu ke tahun sekarang. Sedikit banget yang mau mendorong seperti yang disampaikan Bappenas. Dan mereka yang mau terlibat persoalan pembangunan tidak mengerti. Mohon maaf, bahkan seorang dewan sekalipun. Hanya beberapa yang eigernya memang bagus,” tuturnya.

Ditambahkan, untuk menjamin kebaruan data pihaknya akan meminta komitmen pemerintah kabupaten/ kota untuk mau meng-update. Jika enggan mengupdate maka pemerintah provinsi dapat member sanksi dengan menggunakan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.