Kehidupan Nelayan Negara Poros Maritim

Nelayan setelah melaut (Foto: Bappeda Jatim)
Nelayan setelah melaut (Foto: Bappeda Jatim)

Pada tanggal 6 April 2015, rakyat Indonesia  memperingati hari Nelayan Nasional, momentum yang tepat untuk mengevaluasi kembali keadaan serta permasalahan yang di hadapi para nelayan Indonesia. Diantara kategori pekerjaan terkait dengan kemiskinan, nelayan sering disebut sebagai masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya. Kemisikinan nelayan adalah salah satu isu utama yang selalu di perbincangkan pada bidang perikanan dan kelautan. Kemeskinan nelayan adalah masalah yang kompleks karena sudah bertahun-tahun pembahasan dan penelitian mengenai kemiskinan masyarakat nelayan dilakukan tapi hingga saat ini permasalahan tersebut masih belum dapat di selesaikan. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah dari kemiskinan nelayan.

Pengurus Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) Wilayah III (Jateng & D.I.Y) telah mengadvokasi nelayan-nelayan Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta untuk dapat mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi para nelayan. Ada beberapa aspek yang menjadi akar permasalahan nelayan, diantaranya kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat nelayan.  Saat ini tongkat estafet perikanan dan kelautan ada di tangan Ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan. Gebrakan – gebrakan yang di lakukan Ibu Susi selama ini mendapatkan perhatian besar dari publik. Banyak peraturan – peraturan yang di nilai positif oleh publik, tapi ada juga peraturan yang kontroversi dan mendapatkan banyak protes dari stake holder perikanan, salah satunya adalah peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia. Banyak nelayan tradisional (< 30 GT) yang terkena dampak dari peraturan tersebut.

Peraturan tersebut di nilai kurang tepat karena pemerintah masih belum memberikan solusi atas dampak dari peraturan tersebut. Hingga saat ini nelayan Jawa Tengah masih tetap menggunakan alat tangkap tersebut walaupun harus bermain “kucing-kucingan” dengan polisi perairan. Banyak juga nelayan yang tertangkap dan diminta tebusan agar tidak menerima hukuman. Mereka terpaksa melakukan hal demikian sampai mendapatkan solusi yang dijanji-janjikan oleh pemerintah. Peraturan tersebut juga menimbulkan dampak meningkatnya kriminalitas pada masyarakat nelayan. Sebagian dari mereka melakukan tindak kriminalitas seperti pencurian, menangkap dan memeras nelayan lain karena pendapatan yang sangat menurun hingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan kriminalitas itu terus meningkat dan di takutkan akan terjadi konflik atau perang saudara antar nelayan. Nelayan Indonesia yang selama ini dikenal sebagai Pahlawan Protein Bangsa harus was-was bekerja di laut bangsanya sendiri.

Permasalahan lain yang harus di hadapi nelayan adalah kondisi keuangan yang minim untuk modal melaut. Banyak nelayan yang harus berhutang untuk memberli bahan bakar serta perbekalan untuk melaut. Belum lagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini tidak menentu terus mencekik leher para nelayan. Mereka harus berhutang bahan bakar kepada para Agen yang notabene bisa memainkan harga sesuka hati, karena para nelayan tidak mempunyai cukup dana untuk membeli solar langsung ke SPBN atau SPBU terdekat. Permasalahan tersebut timbul karena tidak adanya koperasi ataupun lembaga keuangan lainnya yang dapat meminjamkan modal kepada para nelayan. Pemerintah seharusnya memberikan solusi dengan membuat suatu lembaga keuangan khusus untuk para nelayan, sehingga nelayan dapat meminjam modal dengan bunga yang rendah untuk mencukupi kebutuhan bahan baku melaut sehari-hari. Tidak hanya itu, setelah pulang dari melaut dan menjual hasil tangkapan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), nelayan masih harus tertindas oleh pegawai-pegawai TPI yang “nakal”. Agar hasil tangkapan di terima oleh TPI, meraka harus membayar pungutan liar kepada pegawai lelang. Para nelayan harus rela memberikan sebagian ikan tangkapan atau uang pendapatan kepada pegawai TPI agar hasil tangkapan mereka dapat diterima di TPI tersebut. Kasus pungutan liar sudah banyak terjadi pada beberapa TPI di Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.

Polemik kemiskinan nelayan ini sangat kompleks terjadi di negeri Indonesia. Mulai dari sebelum melaut mereka harus khawatir dengan tidak adanya modal bahan baku untuk pergi melaut, pada saat di laut mereka harus khawatir dengan polisi perairan dan nelayan lainya yang bermain hakim sendiri, hingga setelah melaut pun mereka tetap harus khawatir dengan pungutan liar pegawai TPI. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pola hidup nelayan yang boros yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan nelayan. Tapi sebenarnya pola hidup nelayan yang boros adalah suatu keterpaksaan dimana pendapatan nelayan yang sering lebih kecil dari pada pengeluaran rumah tangga dan habis dipakai menutupi hutang-hutang untuk modal melaut sehingga nelayan terus terjebak di lubang pusaran kemiskinan. Hari nelayan seharusnya adalah hari dimana para nelayan bergembira dan bersuka cita merayakan bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, bukan malah terus merasa khawatir meratapi penderitaan yang harus di terima esok hari.

Dalam rangka memperingati Hari Nelayan, seluruh pengurus HIMAPIKANI wilayah III mengadakan advokasi nelayan di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Universitas-universitas yang mengadakan advokasi, yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Panca Sakti Tegal, Universitas Pekalongan, Universitas Gajah Mada, Universitas Jendral Soedirman, Akademi Perikanan Yogyakarta. Advokasi nelayan dilakukan pada tanggal 3-5 April di pesisir-pesisir Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Advokasi Nelayan bertujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi dan permasalahan yang di hadapi oleh para nelayan. Hasil yang di dapat akan didiskusikan untuk mendapatkan solusi sehingga menjadi suatu rekomendasi untuk seluruh stake holder perikanan, khusunya pemerintah.

Artikel ini di tulis untuk memperingati Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2015. Harus berapa “Hari Nelayan” lagi kita lewati dengan ratapan kesedihan di wajah para nelayan Indonesia.

Hidup nelayan Indonesia, sejahtera Nelayan Indonesia !!!!