Jokowi Optimis Program Satu Juta Rumah Untuk Rakyat Terealisasi

Jokowi saat mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat di kelurahan Gedanganak Ungaran Timur, Rabu (29/4).
Jokowi saat mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat di kelurahan Gedanganak Ungaran Timur, Rabu (29/4).

Ungaran, SEMARANGDAILY**Program satu juta rumah untuk rakyat dalam setahun yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo sempat dinilai sebagai proyek ambisius karena sulit terealisasi. Namun, Presiden Jokowi menepis anggapan itu.

“Kalau dengan cara biasa tidak mungkin. Dua ratus ribu saja sulit. Tapi kalau dengan loncatan bukan hal yang tidak mungkin,” katanya saat mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat di kelurahan Gedanganak Ungaran Timur, seperti dilansir dalam laman resmi Pemprov Jateng, ¬†Rabu (29/4).

Jokowi menjelaskan untuk merealisasikan program sejuta rumah untuk rakyat, dia menggandeng sejumlah BUMN yang mempunyai tabungan besar. Salah satunya BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai dana mengendap Rp 180 triliun. Selama ini BUMN besar tidak pernah menginvestasikan dananya untuk proyek-proyek produktif karena terkendala regulasi. Mereka hanya mendepositokan dananya dan memperoleh bunga yang kecil.

“Di BPJS Ketenagakerjaan ada uang besar sekali. Kurang lebih Rp 180 triliun. Tapi tidak bisa digunakan karena regulasinya hanya dapat digunakan lima persen. Mau jadi apa kalau cuma lima persen. Saya ubah. Coba dihitung lagi. Kalau bisa 40 sampai 50 persen. Katakanlah bisa 40 persen sudah besar sekali dan juga bukan uang hilang. Uangnya memang untuk pekerja,” paparnya.

Jokowi mengakui regulasi yang menghambat BUMN menanamkan investasi pada masa lalu karena menimbulkan ladang korupsi. Namun, dengan manajemen pengawasan yang ketat, seharusnya persentase investasi yang besar tidak menjadi persoalan.

Ditandaskan, bangsa Indonesia harus membuang pesimisme dalam meraih capaian pembangunan. Sebab, Indonesia merupakan bangsa yang besar dan ‘dipandang’ oleh negara-negara lain.

“Pesimisme itu harus dibuang. Jangan berpikir negatif terus. Saling ejek. Saling cemooh. Kita akan ditinggal dan diremehkan negara lain. Kita negara besar. Ekonomi kita juga masuk G-20. KAA kita juga dipandang negara besar. Kok kita merasa kecil bagaimana? Ada kalanya kita harus merasa besar,” kata mantan Gubernur DKI itu.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menyampaikan pembangunan program sejuta rumah ini untuk memudahkan akses rakyat berpenghasilan rendah, khususnya buruh, dalam mendapatkan akomodasi. Sebab, selama ini 30 sampai 40 persen dari penghasilan buruh dialokasikan untuk transportasi dan akomodasi. Pemerintah juga menetapkan sejumlah kebijakan agar harga rumah terjangkau. Antara lain kebijakan fiskal berupa pembebasan PPN untuk pembelian rumah bersubsidi, keringanan PPh Badan menjadi satu persen, dan keringanan bea pengembalian hak atas tanah pembangunan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 25 persen.

Kontribusi riil

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP berharap pencanangan program Satu Juta Rumah untuk Rakyat akan menjadi monumen bagaimana aksi pemerintah memberikan kontribusi riil kepada buruh dalam bentuk rumah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah bekerjasama dengan bupati/ wali kota untuk melakukan percepatan pembangunan akomodasi bagi buruh.

“Jika persoalan akomodasi dan transportasi bisa diselesaikan, Insyaallah relasi atau hubungan industrial kita harapkan bisa jadi lebih baik dan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat karena stabilitas itu bisa kita jaga secara bersama-sama,” tuturnya.

Sebagai informasi, dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara Gubernur Ganjar Pranowo dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, mengenai kerjasama pembangunan rusunawa bagi buruh di Jawa Tengah.