PHRI Himbau Pentingnya Sertifikasi Usaha Pariwisata

Perhimpunan Hotel dan Restoran( Foto : PHRI Jateng)
Perhimpunan Hotel dan Restoran( Foto : PHRI Jateng)

Bandungan, SEMARANGDAILY**Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kabupaten Semarang Sumardi Darmadji menghimbau para anggotanya untuk mengikuti proses sertifikasi usaha pariwisata. Selain sebagai upaya pemenuhan peraturan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012, sertifikasi usaha pariwisata juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha.

 “Kita harapkan sertifikasi usaha restoran dapat dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2016 dan untuk usaha hotel per Oktober 2015,” terangnya disela-sela acara sosialisasi sertifikasi usaha pariwisata Kabupaten Semarang di hall Hotel Citra Dewi Gintungan Bandungan, seperti dilansir dalam Semarangkab.go.id,  Rabu (18/3).

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Bupati Semarang , Mundjirin. Pada saat bersamaan juga dilakukan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan oleh Kantor BPJS Cabang Ungaran.

Saat sambutan, Mundjirin mengingatkan besarnya potensi pariwisata tanah air. Namun karena pengelolaan yang tidak maksimal mengakibatkan rendahnya kunjungan wisatawan terutama dari mancanegara.

“Dibandingkan Malaysia yang memiliki tujuan wisata lebih sedikit, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih kalah. Karena mutu usaha dan pelaku industri pariwisata kita kalah bersaing,” tegasnya.

Menurut Mundjirin, sertifikasi usaha pariwisata merupakan langkah nyata untuk menggaet kepercayaan para turis terutama dari mancanegara. Standarisasi mutu pelayanan, kuliner dan tenaga kerja pariwisata dapat memperkuat daya saing sekaligus merebut pasar pariwisata internasional.

“Usaha pariwisata sangat luas dan terkait dengan berbagai bidang usaha lainnya. Jika semua aspek memiliki standar kompetensi, maka akan mudah merebut kepercayaan wisatawan,” tegasnya lagi.

Ditambahkan oleh Sumardi Darmadji, hingga saat ini belum ada anggotanya yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata. Hanya sebagian hotel, lanjutnya, yang telah memiliki sertifikat klasifikasi. Diakuinya, untuk mengurus sertifikat itu membutuhkan dana yang cukup besar dan bisa saja memberatkan para pengusaha. “Namun kita tetap menghimbau para anggota untuk mengupayakan ikut sertifikasi itu,” tandasnya