Dorong Penerimaan Pajak, Jateng-Dirjen Pajak Buat MoU

Jateng dan Dirjen Pajak Mou
Jateng dan Dirjen Pajak Jalin MoU (Foto : Pemprov Jateng)

Semarang, SEMARANGDAILY**Penerimaan pajak dari masyarakat atau objek pajak lainnya menjadi primadona sumber pendapatan negara yang sangat signifikan setelah pemasukan dari sektor migas dan non migas di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara pihak pemerintah daerah dengan instansi pajak sangat diperlukan.

Dalam rangka mensinergikan kerjasama antara kedua belah pihak dan juga sekaligus mengoptimalisasikan penerimaan pajak daerah, dibuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Rabu (11/3).

” kesepakatan bersama ini hendaknya jangan hanya legal formal saja, tetapi benar-benar sebagai payung hukum atas komitmen mendayagunakan dan mengoptimalkan pajak untuk pembangunan,” Ungkap Assisten III Kesejahteraan Rakyat, Budi Wibowo.

Dalam sambutannya, Budi mengatakan, penerimaan dari pajak bisa menghasilkan berbagai implementasi pembangunan. Seperti pembangunan fasilitas umum, rumah sakit, jalan dan jembatan serta masih banyak lagi. Oleh sebab itu, sinergitas antara para pemangku kepentingan perlu ditingkatkan, baik secara internal organisasi ataupun lintas organisasi untuk mendukung kinerja pengelolaan sektor pajak menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Selain itu, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus ditingkatkan. Sebab, dengan partisipasi pajak yang tinggi akan berimbas pada peningkatan upaya dan program pembangunan untuk masyarakat.

“Dengan adanya kesepakatan ini jadi mempermudah Dirjen Pajak dalam bekerja, karena semua yang berhubungan dengan pajak sebenarnya mengenai data-data para wajib pajak, tinggal nanti tukar-tukaran data saja karena kan semuanya berdasarkan data pekerjaan,” kata Direktur Jenderal Pajak Ir Sigit Priadi Pramudito MA

Sigit mengatakan Dirjen Pajak sekarang ini diminta oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Oleh sebab itu, pembaruan data dan penjaringan wajib pajak baru sangat penting untuk dilakukan.

“Makanya dengan kesepakatan ini menjadi jalinan komunikasi dan solusi pemecahan database perpajakan yang ada di Jawa Tengah, termasuk nantinya bisa dikembangkan pada sistem layanan pajak bersama yang saling terintegrasi,” pungkasnya