Quo Vadis Buruh Migran Indonesia

Buruh migran Indonesia (Foto : Dailymail)
Buruh migran Indonesia (Foto : Dailymail)

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seringkali disebut sebagai pahlawan devisa negara. Namun pada dasarnya, mereka tidak berkeinginan untuk berkontribusi terhadap negara. Mereka berjuang banting tulang hanya demi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Nampaknya, sebutan “pahlawan” tersebut dipaksakan kepada para TKI. Realitasnya tidak ada kepastian jaminan keselamatan TKI sebagai timbal balik positif dari pemerintah.

Dalam Ketentuan Umum UU No.39 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia ialah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI disini lebih mengacu pada pekerjaan kasar seperti asisten rumah tangga, tukang pembersih jalan, tukang pembersih masjid, dll. Oleh karena itu, Tenaga Kerja Indonesia pada konteks ini lebih cocok disebut sebagai Buruh Migran Indonesia.

Di desa-desa terpencil Indonesia, sebagian warga dengan tingkat pendidikan rendah dan tidak memiliki softskill lebih memilih cara instan dengan mendaftarkan diri mejadi buruh migran Indonesia (BMI). Upah yang lebih menjanjikan dan juga gengsi yang tinggi menjadi faktor pendukung. Dengan upah besar yang dihasilkan dan status kerja di luar negeri seolah mengangkat derajat mereka. Jalan instan tersebut ditempuh tak lain karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Kepuasan mereka atas gaji yang dibayarkan, hanya sebagian kecil dari wujud kesejahteraan. Namun, tidak sedikit buruh migran dianiaya, tidak dibayar, bahkan mati di luar negeri. Bagaimanapun, bekerja di negeri orang pasti lebih sulit karena bekerja, beraktivitas dan berkomunikasi dengan lingkungan dan orang-orang baru yang memiliki budaya 180 derajat berbeda dengan budaya Indonesia.

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant Care mencatat, lebih dari 908 kasus bunuh diri dan pembunuhan terhadap TKI telah terjadi. Padahal pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebagaimana dijelasan dalam pasal 95 UU No. 39 Tahun 2004, BNP2TKI memiliki fungsi pelaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Banyaknya permasalahan yang terjadi pada TKI, menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap TKI di luar negeri. Memang benar, pemerintah telah melakukan banyak negosiasi, mengeluarkan kebijakan dan membuat kesepakatan kerja dengan negara lain. Akan tetapi, tetap saja kasus-kasus kekerasan kembali terulang untuk yang kesekian kalinya.

Lebih parah lagi, tanggal 5 Februari lalu, iklan alat kebersihan Malaysia melecehkan Buruh Migran Indonesia melalui tag line-nya: “Fire your Indonesian maid now!” atau ‘pecat pembantu Indonesia anda sekarang!’. Sebuah pandangan rendah terhadap negara Indonesia. Selain sebagai pelecehan seharusnya juga dapat dianggap sebagai cambukan bagi pemerintah terkait ketenagakerjaan. Pasalnya, indonesia hanya bisa mengirim TKI dengan kualitas pembantu rumah tangga. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tenaga kerja asing yang berada di Indonesia.

Meski sudah hampir 70 tahun merdeka, nampaknya ajaran-ajaran kolonialisme masih melekat pada masyarakat Indonesia. Menganggap semua yang berasal dari luar negeri lebih baik dibanding negeri sendiri. Hasilnya, masyarakat Indonesia tidak pernah menjadi tuan di negaranya sendiri, apalagi di luar negeri?

Indonesia terkenal sebagai negara kaya sumber daya alam tetapi juga sebagai negara “budak” karena sebagian warganya menjadi buruh. Wacana Pak Presiden untuk memberhentikan penyaluran TKI yang diungkapkan pada Munas Partai Hanura pada tanggal 13 Februari kemarin dirasa sudah merupakan keputusan yang tepat. Meski begitu harus ada alternatif konkret untuk mencegah membludaknya pengangguran dalam negeri akibat dari penghentian pengiriman Buruh Migran tersebut. Solusi-solusi konkret tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pekerjaan kepada para Buruh Migran, namun juga diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat secara merata.

Dari segi pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan pengetahuan mengenai pentingnya memperkuat Indonesia dengan persatuan. Lebih baik bekerja dan memperkuat usaha-usaha dan mengolah kekayaan alam sendiri dibanding bekerja menjadi keroco di negeri orang. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan program-program pengembangan skill kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dengan fokus keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Upaya lain yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah ialah mengadakan program transmigrasi. Memindahkan warga dari daerah yang padat penduduk ke wilayah yang masih sedikit penduduknya dan minim pembangunan. Ide ini tercetus dari Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ia menganggap, lebih baik para TKI atau Buruh Migran tersebut dipindahkan dan dipekerjakan di wilayah Indonesia yang sedang berkembang.

Dengan progam tersebut tentu lebih menjamin keamanan pekerja dibanding bekerja di luar negeri. Ditambah lagi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat diolah dengan lebih serius sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Revolusi Mental

Selain itu, merevolusi mental TKI dan menjadikannya mandiri sangat penting. Disitulah peran kita bersama pemerintah daerah di bawah naungan menteri dalam negeri dan lainnya. Hal ini telah berhasil dilakukan oleh Sri Lestari yang mengubah desa TKI di Desa Jambearum, Kendal, menjadi desa wisata batik. Ia berhasil membujuk para ibu-ibu di Desa tersebut untuk belajar membatik dan kemudian beralih profesi dari Buruh Migran menjadi seniman batik.

Dengan upaya-upaya diatas yang tentunya melibatkan peran masyarakat dan berbagai sektor pemerintahan, insyaa Allah dapat dijadikan alternatif bagi para buruh migran agar berhenti menjadi Buruh Migran di luar negeri. Meniadakan Buruh Migran Indonesia dapat menyelamatkan para pekerja dari kekerasan warga asing dan juga dapat menyeratakan kesejahteraan masyarakat Indonesia di pedesaan khususnya. Lebih dari itu, dapat memperkuat perekonomian negara dengan membuka lapangan kerja baru. Wallahu a’lamu bi al-shawab.