Pustokum Gelar Diskusi Soepomo

Franz Magnis Suseno saat menyampaikan pandangannya dalam diskusi (Foto: Awwaluddin Marwan)
Franz Magnis Suseno saat menyampaikan pandangannya dalam diskusi (Foto: Awwaluddin Marwan)

Pada tanggal 22 Januari 2015 kemarin, adalah tahun 102 Soepomo, menteri Kehakiman pertama republik ini. Sebuah diskusi digelar oleh para peneliti dan akademisi. Mereka membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum).

Penelitian itu menyangkut jejak biografi intelektual dan pemikiran Soepomo.Salah satu gagasan Soepomo adalah negara integralistik. Sebuah konsep yang cukup kontroversial. Gagasan itu dituding sebagai pendukung fasisme dan totalirianisme.

Namun siapa disangka, Soepomo ternyata punya sistem pemikiran yang kompleks. Ia juga aktor dibalik perumusan pasal-pasal HAM (baca: pasal 7 sampai pasal 34) dalam UUD RIS dan UUDS 1950. ‘Temuan dalam penelitian, ternyata Soepomo lebih kompleks dan dinamis, dari apa yang kebanyakan diketahui oleh orang-orang selama ini’ kata Direktur Eksekutif Pustokum, Muhtar Said.

Datang dalam acara itu, hadir Frans Magnis Suseno, Jimly Asshidiqque, Sunaryati Hartono, Agus Santoso, Rocky Gerung, Wahyuni Bahar, dan keluarga dari Soepomo. Mendiskusikan gagasan negara integralistik tak akan pernah selesai.

Soepomo banyak dipengaruhi pandangan Jawa, yang ingin mempersatukan antara pimpinan dan rakyatnya. Kalau ide integralistik ini dipahami oleh para aparat birokrasi. Maka tidak akan ada ego sektoral, konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan, dst.

‘Barangkali perseturuan antara KPK vs Polisi pun tak akan terjadi, kalau saja mereka memahami gagasan peninggalan pendiri bangsa kita itu. Negara integralistik mengutamakan kepentingan rakyat, pemimpin harus bersikap negarawan’ imbuh Said.

Frans Magnis Suseno juga menambahkan bahwa negara integralistik itu memang perlu dikaji secara mendalam. ‘Saat Soepomo menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPK, rujukannya perlu ditelusuri lebih mendalam. Supaya tidak terjadi kesalah-pahaman’ kata Romo Magnis, panggilan akrab guru besar filsafat STF Driyarkata itu.

Penelitian tentang pemikiran tokoh hukum Indonesia itu memang jarang sekali dilakukan. Sunaryati Hartono, mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan ‘kita itu sering mengutip pemikiran hukum barat. Langkah melakukan penelitian Soepomo tepat, untuk membangun kembali sumber pemikiran hukum bangsa sendiri.’

Senada dengan itu, Agus Santoso Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga antusias untuk membedah sejarah pemikiran hukum Indonesia. ‘Ya, apalagi yang mereka (baca: pendiri bangsa) wariskan. Yang paling berharga utamanya adalah tauladan dan pemikirannya.’

Diskusi bertempat di kantor advokat Bahar & Partner di Mega Kuningan. Sebagai tuan rumah, Wahyuni Bahar senang, jika Soepomo menjadi inspirasi bagi reformasi hukum. ‘Sejarah bukanlah masa lalu saja, melainkan modal untuk mengarungi masa depan.’

Diskusi ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Jimly Asshidiqque, ‘semoga arwah beliau diberikan kelapangan dan terang benderang di alam sana.’ Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu berpesan, supaya tidak hanya pemikir hukum saja yang nanti akan diteliti. Tetapi juga tokoh lain yang punya sumbangsih terhadap dunia hukum Indonesia.

‘Seperti Daniel S Lev, meski ia pakar politik, namun semua tulisannya tentang hukum semua’ tukas Jimly. Soepomo menurutnya adalah awal baik, untuk melanjutkan penulisan encyclopedia pemikiran hukum Indonesia.