Modifikasi Alat Tangkap, Solusi Permen Pelarangan Pukat Hela

Nelayan setelah melaut (Foto: Bappeda Jatim)
Nelayan setelah melaut (Foto: Bappeda Jatim)

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Tarik atau Pukat Hela penuh dengan pro kontra. Peraturan ini dibuat melihat berdasarkan kondisi SDI (Sumberdaya Ikan) yang semakin lama menunjukkan gejala Over Fishing, bahkan beberapa WPP sudah dalam kategori merah zona overfishing. Kerusakan terumbukarang akibat sapuan dari alat tangkap pukat tarik dinilai akan merusak ekosistem perairan, karena terumbukarang punya peran sangat besar dalam menunjang keberlangsungan ekosistem.

Beberapa pihak penggiat lingkungan sudah pasti menyambut gembira permen ini karena dinilai akan menyelamatkan laut Indonesia. SDI akan berkembangbiak dengan normal karena juvenille terjaga sampai dewasa. Terumbukarang akan tumbuh menjadi tempat ikan berkembangbiak dan mencari makan.

Sementara itu, bagi nelayan pukat tarik peraturan ini sangat kejam karena akan membunuh nelayan secara berlahan-lahan. Kebanyakan nelayan terutama di pantura jawa  menggunakan pukat tarik dalam operasi penangkapannya. Adanya permen ini otomatis membuat nelayan harus beralih dengan alat tangkap lain. Faktor kebiasaan akan menjadi kendala bagi nelayan, karena tidak semua nelayan mampu menggunakan alat tangkap yang berbeda. Bahkan yang paling besar adalah dampak ekonomi, selama ini pukat dinilai memberikan hasil tangkapan paling banyak dibanding alat tangkap lain.

Dengan penggunaan pukat tarik saja kesejahteraan masih kurang, apalagi dengan alat tangkap lain yang katanya lebih selektif dan ramah lingkungan. Jika mengacu pada daerah penangkapan ikan (DPI), sebenarnya alat tangkap jenis ini di operasikan pada daerah berpasir bukan karang, seandainyapun di karang justru nelayan akan merugi karena terjadi kerusakan pada alat tangkapnya.

Terlepas dari itu semua tujuan baik pemerintah patut kita hargai untuk menjaga lingkungan laut guna mensejahterakan nelayan dalam jangka panjang. Namun pemerintah seharusnya tidak arogan dalam mengeluarkan permen secara seketika dan sepihak tanpa ada solusi dari pemerintah sampai saat ini.

Jika nelayan harus beralih dengan alat tangkap lain apakah pemerintah mau menyediakan alat tersebut, karena nelayan pasti akan keluar biaya yang tidak sedikit dalam pengadaan alat tangkap baru. Jika pemerintah tidak bergeming untuk merivisi permen tersebut alangkah baiknya pemerintah juga tegas dalam hal pengawasan pasar ikan hasil nelayan. Antara modal melaut nelayan dan hasil penjualan sangat tidak seimbang, semua kebutuhan naik dan harga ikan tidak pernah ikut naik secara drastis mengikuti kenaikan perbekalan.

Permen tersebut mesti di revisi oleh pemerintah. Pelarangan pukat tarik harus melihat mana itu nelayan kecil atau nelayan besar tidak bisa disamaratakan, karena kemampuan untuk beralih dengan alat lain sangat berbeda. Nelayan tradisional harus diberi sedikit kelonggaran, misalnya dengan beberapa modifikasi pada alat tangkap pukat dengan memperbesar ukuran mata jaring (mesh size) pada bagian kantong sehingga juvenille ikan bisa terlepas. Pemerintah juga bisa memberi sedikit toleransi waktu untuk nelayan tradisional (10GT kebawah), mereka dapat menggunakan pukat tarik dengan modifikasi sampai beberapa tahun kedepan supaya nelayan tidak kaget dan ada persiapan.