Jalan Ketiga

jual beli pasar kanan, yang di bawah pun mengikuti. Yang di atas berlari-lari mengitari medium kiri, yang di bawah pun mengamini. Begitulah roda daripada sejarah (Foto: Ummy Ida Blogspot)
jual beli pasar kanan, yang di bawah pun mengikuti. Yang di atas berlari-lari mengitari medium kiri, yang di bawah pun mengamini. Begitulah roda daripada sejarah (Foto: Ummy Ida Blogspot)

Apa yang harus dilakukan oleh kita untuk melawan kekuasaan yang semena-mena?

Kekuasaan, kata Foucault, umumnya, tidak bisa tidak haruslah berdiri tegak mencoreng apa yang dikuasainya. Asumsinya jelas, Foucault menilai bahwa yang di bawah itu tidak ubahnya streotip usang yang dikangkangi oleh sistem yang ada di atasnya. Meski

pun, lanjutnya, pandangan itu harus mulai berangsur diperbaiki karena tidak mungkin sebuah kekuasaan berkecamuk didasari oleh itu. Tidak efektif.

Yang di atas mengerubungi jual beli pasar kanan, yang di bawah pun mengikuti. Yang di atas berlari-lari mengitari medium kiri, yang di bawah pun mengamini. Begitulah roda daripada sejarah.

Lalu bagaimana dengan mereka yang berjalan sendiri dalam kesunyian? Menukil ucapan Frank Furedy, manusia macam itu akan diasingkan dan dianggap kolot

Dahulu dan Sekarang

Perlu kita sepakati, bahwa, politik hari ini nyatanya adalah sama dengan politik di zaman penjajahan. Bedanya, hari ini, wajah kompeni berevolusi menjadi wajah minke. Minke adalah tokoh dalam Novel Pramoedya yang menyiratkan orang asli Indonesia, yang juga digambarkan bak seekor monyet tidak berguna. Selain daripada wajah itu, tidak ada. Semuanya tetap sama seperti zaman imperialism.

Devide et impera, dahulu, penjajah mengordinasikan tata cara macam itu untuk memporak-porandakan hegemoni kerajaan. Saat ini, penguasa menginterupsi taktik serupa untuk melemahkan apa yang membuatnya bahaya. Jalan yang ditempuhnya adalah dengan membenturkan institusi-institusi kenegaraan.

Romusa, atau kita lebih akrab dengan sebutan ‘tanam paksa’. Kompeni mengerus keringat dan memaksa darah untuk menumbuhkan aneka jenis rempah kemudian dibawanya pergi ke Eropa. Pribumi mereka tinggalkan dengan gigit jari. Pada era modern, romusa dilenyapkan dan pribumi tidaklah dibutuhkan lagi tenaganya, pun jiwa dan raganya. Mereka mengekploitasi sendiri kemudian pergi berlalu membawa kiloan emas dari tambang freeport.

Dahulu, Daendels pernah mencanangkan suatu program gila soal pembangunan jalan dari Anyer sampai pada Panarukan. Segala yang menghalangi aspal itu dibabat habis. Pepohonan, gedung atau apapun. Saat ini, proyek mirip-mirip itu ada. Namun, bedanya, jalan yang dibangun selalu lah rusak hampir setiap tahunnya. Sedangkan jalan Daendels, terlihat lebih kokoh, kuat dan terencana.

Strategi Perlawanan

Suatu hal yang tidak bisa diharapkan adalah “menegakan benang yang basah”, kata pribahasa. Adigium itu masih tidak berbahaya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, kata Zizek “kita dipaksa percaya bahwa telah ada perubahan dan kita kemudian tenang, padahal, perubahan itu tidak ada!!!”.

1680 sampai 1730, Inggris Raya melakukan politik penyadaran bersamaan dengan masuknya kopi ke negara itu. Kedai-kedai kopi yang ramai dimanfaatkan oleh aktifis untuk melakukan agitasi. Gazette of London, diskusi dan pementasan sastra ramai diminati. Dari situ analisa kemudian berserakan. Ide-ide mau dibawa kemana Inggris juga tercetus. Hasilnya, tentu, kemuliaan istana pudar serta orang-orang yang congkak diakibatkan olehnya, muram tak berharga lagi. Rakyat berkuasa dengan konsensus.

Di periode yang sama, Prancis juga melakukan revolusi besar-besaran. Di negara L’Hexagone itu, salon menjadi penyulut apinya. D’Alembert adalah salah satu nama yang terkenal di dunia penata riasan Prancis. Di situ, putri bangsawan dan putri dari pembuat arloji murahan tak canggung bertemu dan berbincang serius perihal masalah sosial. Saking maraknya, standar kelayakan sastra pun harus melewati penilaian mereka. Hasilnya, politik praktis di Prancis tidak lagi semenarik berkumpul sambil diskusi, produktif berkarya serta berkesenian di salon.

Kedua pactum itu, Habermas menyebutnya dengan apa yang dikenal dengan Public Sphere atau Ruang Publik. Dalam ruang itu, masyarakat berkumpul tidak lagi untuk sekedar haha-hehe tetapi juga berpikir merebut legitimasi dengan opini publik. Sudah jelas, ruang publik itu difungsikan untuk menghadirkan rumusan yang berujung konsensus pada dimensi politik-etis, pragmatis dan juga moral.

Legitimasi Konsensus

Kita memang bukan Prancis, bukan Inggris, kita adalah Indonesia dengan keanekaragaman dan gugusan pulau yang disatukan oleh air-air laut. Jarak tempuh, daya jangkau dan fokus pembenahannya, pun tidak bisa disamarakatakan. Luas daripada batas teritorialnya jauh hampir bisa dikatakan 15kali lipat dua negara penggagas revolusi tadi. Mungkin, itulah yang membuat hambatan ide copy an itu menjadi sulit diterapkan.

Sumber Daya Manusia Indonesia masihlah lemah. Yang pintar terlalu pintar. Dan, yang bodoh kadang tidak mau belajar. Kacaunya, budaya yang dibangun bukanlah budaya saling mengisi, tetapi justeru budaya ngenyek dan minter keminter.

Masalah selalu memiliki solusi. Bagi Hannah Arendt, realitas seperti itu tidaklah menjadi problem untuk meruntuhkan rezim yang dzalim. Kekuasaan, kata Arendt, pada dasarnya dibentuk oleh kekuatan. Dan kekuatan itu adalah vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Jadi, lanjut Arendt, ketika konsensus publik itu telah disetujui maka tidak perlulah lagi legitimasi kekuatan (Pemerintah) untuk melegalkan. Malahan, legitimasi Pemerintah itulah yang justeru luluh lantak oleh kekuatan yang mendominasi.

Konsep strength dan power hasil godogan Arendt ini tidaklah lengkap, setidaknya menurut Moufee dan Laclau. Hegemoni ini harus kita runtuhkan dengan counterhegemonic. “Konsensus itu harus terarah” ucap keduanya, “apabila yang kita lawan kapitalisme, maka bentukan konsensus kita harus mendasarinya dengan sosialisme”. Thesis mereka beranggapan, jika tidak begitu, konsensus yang hadir akan sama saja seperti sekedar merubah wajah namun tidak merubah keadaan.

tulah jalan ketiga, jalan dimana kekuasaan yang merenggut dan mengintai kedaulatan rakyat bisa juga dimatikan. Tidak ada kekuasaan tanpa pengakuan. Hebatnya, itu dilakukan oleh kerumunan rakyat. Bukan oleh senjata, bukan oleh dzalim mendzalimi, tetapi murni dan suci oleh keinginan rakyat. Dan poin lebihnya, konsensus tersebut hadir dan hidup dari rahim Pancasila, utamanya sila ke 4 yakni MUSYAWARAH.