Semarang Siapkan Tambaklorok Sebagai Kampung Bahari

Presiden Jokowi saat meninjau daerah Tambaklorok (Foto: Setkan)
Presiden Jokowi saat meninjau daerah Tambaklorok (Foto: Setkan)

Kota Semarang, SEMARANGDAILY**Kawasan Tambaklorok, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara akan dikonsep menjadi kampung bahari. Hal itu disampaikan M Farchan, Kabid Perencanaan Bappeda Kota Semarang, Senin (26/1).

Perencanaan pengelolaan kawasan Tambaklorok dilaksanakan setelah Pemerintah Kota Semarang memperoleh kepastian hak pengelolaan kawasan tersebut.

“Sebelumnya kawasan itu memang ada persoalan status ganda, antara HPL PT Pelabuhan Indonesia III Persero dan sertifikat Hak Milik atas nama warga Tambaklorok. Dan persoalan itu selama ini menjadi masalah dalam pengelolaan kawasan,” katanya.

Mulai 14 Januari 2015, PT Pelindo telah menyetujui pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan nomor surat PJ.06/19/TMS-2015. Nantinya kawasan tersebut akan resmi menjadi milik warga, dan pengembangan dan pengelolaannya bisa dilakukan oleh pemerintah kota. Meski pelepasan masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kota Semarang, tapi hal itu sudah menjadi titik terang untuk rencana pengembangan Kawasan Bahari di Tambaklorok.

“Pendekatan konsep peremajaan kawasan sejalan dengan program nasional Penataan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kumuh. Selain itu juga mendukung program Pengembangan Maritim, sehingga nantinya kawasan Tambaklorok menjadi kawasan bahari,”tegasnya.

Sementara General Manager PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas, Tri Suhardi, mengatakan, secara prinsip pihaknya sudah setuju melepas tanah yang berstatus dobel dengan luas total 26 hektar. Dengan rincian 21,7 hektar di Rejomulyo dan 4,3 hektar di Tambakrejo, Kecamatan Semarang Utara. Hal itu disepakati sesuai intruksi dari Kementrian BUMN.

Dikatakannya, saat ini proses pelepasan hak tanah tersebut menunggu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nantinya status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas dan Hak Milik (HM) warga akan dipisahkan.

“Secara dokumen tanah tersebut memang masih dobel status dan masih ada catatan dan surat-suratnya pada kami. Prinsipnya untuk melepas tanah itu memang tidak ada masalah karena sesuai intruksi dari Kementrian BUMN,”ujarnya, Senin (26/1).

Tri menjelaskan, sesuai Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Emas, HPL di Kelurahan Rejomulyo dan Tambakrejo direncanakan untuk pengembangan pelabuhan. Sehingga tanah HPL yang berada di luar yang telah dilepaskan, akan tetap digunakan untuk kepentingan Pelabuhan Tanjung Emas.