Himapikani Minta Pemerintah Mengkaji Ulang Permen Larangan Pukat Hela

Nelayan setelah melaut (Foto: Bappeda Jatim)
Nelayan setelah melaut (Foto: Bappeda Jatim)

Kota Semarang, SEMARANGDAILY**Para nelayan di pantura Jateng resah dengan dikeluarkannya peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No 2/Permen-KP/2015 tertanggal 8 Januari 2015. Peraturan ini melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawl )dan pukat tarik (seine net ) di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Alasan dikeluarkan peraturan tersebut untuk menjaga sumber daya ikan yang terancam kelestariannya. Padahal hampir sebagian besar nelayan pantura masih menggunakan cara tradisional dan alat tersebut menjadi larangan dalam peraturan ini.

Implikasi dari adanya kebijakan ini menyulut aksi unjuk rasa ratusan nelayan di sekitar pantura. Alat penangkapan ikan pukat tarik sudah menjadi tradisi turun temurun seperti penggunaan dogol, scotish seines, pair seines, payang, cantrang dan lampara dasar. Para nelayan berharap ada solusi adanya larangan tersebut untuk menggantikan peralatan yang ada saat ini dengan peralatan yang menjadi standar kementrian kelautan.

Koordinator Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani) Wilayah 3, Muhammad Danny Sianggaputra, menilai seharusnya permen ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Karena justru akan merugikan nelayan, karena belum siap dengan kebijakan ini.

“Ini terkesa sangat mendadak dan tidak mempertimbangkan dampak yang dirasakan oleh nelayan”, katanya.

Ia mengungkapkan bahwa dahulu penggunaan pukat tarik dan pukat hela merupakan produk pemerintah yang digunakan sebagai solusi penggunaan pukat harimau. Namun, kini justru melarangg penggunan produk tersebut.

“ Pukat hela dan tarik adalah produk pemerintah”, ungkapnya.

Mayoritas Nelayan Pengguna Kapal Cantrang

Danny mengungkapkan bahwa mayoritas nelayan di Jawa Tengah menggunakan kapal cantrang yang termasuk ke dalam kategori pukat tarik. Oleh karena itu, jika kebijakan ini tidak dikaji ulang maka secara signifikan akan berdampak kepada nelayan secara langsung akibat tidak bisa melaut.

Pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan tersebut atau memberikan solusi dan bantuan berupa alat tangkap alternatif yang ramah lingkungan kepada nelayan untuk digunakan sebagai pengganti penggunaan pukat tarik dan hela.

Seperti diketahui, perikanan Jawa Tengah didominasi oleh sumberdaya ikan (SDI) hasil tangkapan dari laut. Potensi SDI perairan Jawa Tengah sekitar 1.873.539 ton/tahun yang terbagi menjadi dua perairan yaitu Laut Jawa dan Samudera Indonesia. Masyarakat pesisir Jawa Tengah pada umumnya berprofesi sebagai nelayan