PKL Aset Penggerak Ekonomi Mikro, Butuh Penanganan Khusus

Pedagang kaki lima di Semarang (Foto: Merdeka)
Pedagang kaki lima di Semarang (Foto: Merdeka)

Kota Semarang, SEMARANG DAILY**Dinas Pasar Kota Semarang diminta melakukan pendataan secara riil jumlah dan titik Pedagang Kaki Lima (PKL) di seluruh Kota Semarang. Untuk selanjutnya, setelah ada data riil, dinas diminta melakukan pembatasan dan pengawasan munculnya PKL baru. Hal itu disampaikan Wiwin Subiyono, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Jumat (28/11).

Menurutnya, dibutuhkan komitmen dan konsistensi dalam menegakkan perda dan penanganan PKL.

“Taman harus tetap jadi taman, pedestrian ya untuk pejalan kaki. Sudah saatnya membatasi ruang-ruang publik-umum untuk tumbuh kembangnya PKL,” katanya.

Dirinya juga berharap PKL yang sudah ada bisa membantu kinerja pemkot untuk mau ditertibkan dan menertibkan diri sendiri. Stackholder terkait seperti Dinas Pasar dan Satpol PP harus konsisten, memantau, dan menjaga tempat-tempat larangan agar tak ditempati PKL baru.

“Penindakan jangan dilakukan ketika PKL sudah ada dan berkembang di suatu kawasan saja. Tapi harus ada tindakan dini saat terjadi pelanggaran, agar tak terlanjur banyak,” katanya.

Ia juga mengungkapkan jika tidak benar dalam mengelola, maka ruang publik bisa terkena dampaknya

Kalau tak serius nangani, Kota Semarang bisa jadi kota PKL dan akan banyak ruang publik yang berubah fungsi. Apalagi kalau sudah terlanjur, pemerintah akan kesulitan melakukan penataan. Kecamatan dan kelurahan yang memiliki wilayah juga harus mendeteksi dini ketika melihat potensi tumbuhnya PKL,” tegasnya.

Wiwin menyayangkan atas terlambatnya proses penataan PKL di Jalan Kartini. Apalagi keberadaan mereka yang menempati wilayah larangan, sudah berlangsung lebih dari 15 tahun.

“Tak hanya di Kartini, persoalan semacam itu banyak muncul di beberapa wilayah. Selama ini semacam ada pembiaran munculnya titik-titik PKL baru. Saat sudah terlanjur, pemkot baru merasa kuwalahan,” paparnya.

Mualim, Ketua Komisi B DPRD Kota mengatakan, penanganan persoalan PKL memang tidak mudah.

“Butuh pendekatan intensif, sebelum melakukan relokasi atau pun penataan. Biar bagaimana pun PKL merupakan aset penggerak ekonomi mikro, jadi harus ada penanganan khusus,” katanya.