Perlu Perhatikan Dampak dan Efisiensi Penghematan Anggaran

Pegawai Negeri Sipil (Foto: Bengkulu Ekspress)
Pegawai Negeri Sipil (Foto: Bengkulu Ekspress)

Kota Semarang, SEMARANG DAILY**Munculnya kebijakan penghematan anggaran, seperti pelarangan rapat di hotel, pelarangan makanan mewah serta lebih mengutamakan makanan lokal dinilai oleh pakar eknomi Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang, Ika Rahutami, perlu dipertimbangkan karena akan berdampak kepada pemasukan hotel.

Ika mengungkapkan kebijakan ini memang dapat mengefisiensi anggaran yang digelontorkan untuk menyelenggarakan rapat-rapat di jajaran birokrasi. Namun, aturan tersebut jangan dilakukan secara umum karena akan berdampak kepada pemasukan hotel.

Ia mengungkapkan perlu adanya batasan dalam aturan tersebut, melihat dari efisiensi dan dampak yang ditimbulkan

“Pembatasan penggunaan hotel pasti akan berdampak hotel, maka sesungguhnya tidak bisa aturan itu menjadi aturan yang general bahwa tidak boleh melakukan rapat di hotel”, ungkapnya.

Ia menungkapkan harus ada aturan yang lebih spesifik dan mendetail, sehingga ada pengecualian-pengecualian khusus. Hal ini penting untuk melihat bagaimana rapat yang harus dilaksanakan di departemen dan mana yang harus dilakukan di hotel.

“harus lebih spesifik, misalnya kalo rapatnya hanya satu atau lima orang, sebaiknya jika memang bisa dilakukan di departemen, hal itu bisa dilakukan,” tambahnya.

Sanksi Tegas

Sebelumnya MenPAN-RB menerbitkan surat edaran kepada seluruh kementerian/lembaga untuk tidak melaksanakan rapat di hotel sebagai salah satu upaya penghematan anggaran negara.

Aturan pelarangan PNS menggelar kegiatan di hotel itu mulai berlaku 1 Desember 2014. MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi bahkan sudah menyiapkan sanksi jika PNS melanggar.

“Bagi pejabat-pejabat negara tingkat pusat dan daerah yang mengabaikan imbauan peningkatan efesiensi dan efektifitas, bisa ditunda promosinya, didemosi, dan kena sanksi,” kata Yuddy.

Selain itu gaji ketigabelasnya tidak diturunkan dan tunjangan kinerjanya tidak diberikan. Larangan PNS menggelar kegiatan di luar kantor pemerintahan sudah tertuang dalam surat edaran MenPAN Nomor 10 Tahun 2014.