Pembebasan Lahan Jolotundo, Pemkot Semarang Gunakan Konsinyasi

Ilustrasi pembebasan lahan (Foto: Antara)
Ilustrasi pembebasan lahan (Foto: Antara)

Jolotundo, SEMARANG DAILY**Pemkot Semarang berencana mengambil langkah konsinyasi untuk menyelesaikan persoalan pembebasan satu lahan di jalur Jolotundo. Hal itu dilakukan jika hingga akhir Desember, belum ada kesepakatan harga antara pemilik tanah dan tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, hingga kini pihaknya masih berupaya untuk melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemilik tanah.

“Tapi jika hingga akhir tahun belum ada kesepakatan, kami akan mengambil langkah konsinyasi,” tegasnya.

Kabid Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Binamarga Kota Semarang, Sukardi, mengatakan, saat ini proses pembangunan jalur Jolotundo tahap I sudah mencapai 90 persen lebih. Diakuinya, masih ada satu lahan yang hingga kini belum terbebaskan. Meski begitu pihaknya optimistis, persoalan harga akan selesai akhir Desember ini. Jika tidak, pihaknya akan melaksanakan langkah konsinyasi. Konsinyasi yang dia maksud, yakni menitipkan uang ganti untung pemilik lahan kepada pihak pengadilan. Sehingga pihak pengadilan lah yang akan memutuskan bisa tidaknya pemilik tanah menerima angka tersebut.

“Jika sudah selesai proses tahap ini, tahun depan akan dilanjutkan dengan pembangunan badan jalan. Anggaran yang dicanangkan untuk pembangunan badan jalan mencapai Rp 11 miliar,” tegasnya.

Sebelumnya Pelaksana Proyek Jalan Tembus Kartini-Gajah, Muhamad Khusnul Adib mengatakan, sesuai kontrak pembangunan Jalan Jolotundo tahap pertama selesai pada 27 Desember. Pihaknya optimistis bisa menyelesaikan proyek ini sesuai target yang dicanangkan.

Beberapa pihak juga mendorong Dinas Binamarga untuk lebih serius melakukan pemantauan dan peringatan tegas kepada rekanan pembangunan Jalur Jolotundo agar lebih meningkatkan kinerja. Ketua Komisi C Kadarlusman berharap pembangunan bisa selesai sesuai target. Untuk lahan yang belum terbebaskan, pihaknya meminta Dinas Binamarga segera menyelesaikannya.

”Pembebasan lahan harus segera diselesaikan, sehingga proses pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi C Wachid Nurmiyanto menambahkan, dalam proses pembangunan pengembang harus memperhatikan saluran air di lingkungan sekitar. Jangan sampai proses pekerjaan mengganggu kenyamanan warga.

“Di wilayah Jolotundo merupakan daerah cekungan, jadi jika salurannya terganggu bisa menyebabkan banjir di wilayah sekitar. Daripada dikomplain warga, kontraktor harus memperhatikan dan memperbaiki drainase lingkungan,” katanya