Hutan Bakau Di Semarang, Potensi Besar Dongkrak Kemajuan Desa

Hutan Bakau Potensi Besar Dongkrak Kemajuan Desa
Hutan Bakau Potensi Besar Dongkrak Kemajuan Desa

Kota Semarang, SEMARANGDAILY**Indonesia merupakan negara pensuplai hutan mangrove terbesar di dunia. Disamping itu, memang ada negara Australia, bahkan kedua negara tersebut, presentasinya mencapai 30 persen.

Joe Lee, seorang professor dari Australian Rivers Institute and School of Environment, Griffith University, menyampaikan potensi besar atas pengelolaan hutan bakau. Lee yang mengunjungi Hutan Bakau dan tanaman mangrove november lalu berada di Semarang meninjau langsung kondisi hutan mangrove yang oleh masyarakat lokal dikembangkan menjadi wisata bahari.

Ia juga menyampaikan keberadaan mangrove yang dapat memajukan desa.

“Selain sebagai penahan ombak, keberadaaan mangrove ternyata juga dapat memajukan desa dengan budidaya ikan ataupun kepiting,”, katanya.

Besarnya fungsi hutan mangrove, lanjutnya, tidak dapat maksimal dan berkelanjutan jika praktik manajemen yang ada tidak berubah. Banyak faktor yang mengancam masa depan hutan bakau. Oleh karenanya, peran seluruh pihak termasuk pemerintah sangat signifikan dan diperlukan.

“Sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk pelestarian hutan bakau di antaranya penghentian perusakan mangrove, konversi tambak udang tidak produktif ke hutan bakau, penanaman kembali hutan bakau, serta upaya pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam konservasi dan pengelolaan hutan bakau,” tandasnya

Zonasi Penataan Laut

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Dari 495 kota/kabupaten di Indonesia, 440 diantaranya mempunyai wilayah pesisir. Wilayah pesisir dan laut sangat kaya sumber daya alam, tetapi sangat rentan terhadap perubahan. Menurutnya kawasan pesisir merupakan tempat berbagai kegiatan yang saling tumpang tindih

“Untuk itu perlu adanya zonasi penataan ruang yang didasarkan pada daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan”, katanya.

Berdasarkan kewenangan daerah mengelola sumber daya di wilayah laut, sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlunya daerah menata tata ruang khususnya wilayah pesisir. Hal ini tetap sejalan dengan tujuan penataan ruang seperti yang digariskan dalam UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang.