Lembaga Keungan Mikro, Prasyarat Pengembangan Usaha Mikro

Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono, saat acara Sosialisasi dan Pelatihan Dasar Pembinaan dan Pengawasan LKM di Hotel Novotel, Selasa (4/11). (Foto : Pemprov Jateng)
Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono, saat acara Sosialisasi dan Pelatihan Dasar Pembinaan dan Pengawasan LKM di Hotel Novotel, Selasa (4/11). (Foto : Pemprov Jateng)

Kota Semarang, SEMARANG DAILY**Lembaga Keuangan Mikro adalah syarat untuk pengembangan usaha kicil mikro. Hal ini disampiakn oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono, saat acara Sosialisasi dan Pelatihan Dasar Pembinaan dan Pengawasan LKM di Hotel Novotel, Selasa (4/11).

“Tidak dipungkiri bahwa pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan usaha kecil mikro yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan,” katanya.

Mengingat pentingnya peran LKM, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa semua LKM harus sudah berbadan hukum, paling lambat dua tahun setelah diterbitkan, yakni tanggal 8 Januari 2015.

“Disinilah peran Pemda dan Otoritas Jasa Keuangan harus bisa menginventarisir dan memfasilitasi transformasi LKM-LKM di Jawa Tengah, baik dari sisi kelembagaan, permodalan hingga manajerial,” terangnya.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan non bank yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro kepada masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Keberadaan LKM sangat membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat berpenghasilan rendah.

Sri Puryono menjelaskan berdasar pendataan sementara pada tahun 2014 di 35 kabupaten/ kota, jumlah LKM yang belum berbadan hukum 11.500 unit. Mereka diharapkan segera beralih menjadi LKM yang berbadan hukum agar pengelolaan usaha keuangan menjadi lebih baik dan terjamin yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ia menyampaikan pemerintah juga sudah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan. Namun penyaluran ini terkendala pada persoalan prosedural. LKM dapat menjadi jalan keluar untuk memberikan bantuan dengan prosedur yang lebih mudah, cepat, tanpa agunan dan bunganya rendah. Sebab itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada OJK yang telah menemukan rumus pengelolaan LKM dengan lebih baik. Diharapkan dengan pengelolaan LKM yang lebih baik akan lebih cepat membantu mengentaskan persoalan kemiskinan di Jawa Tengah yang saat ini mencapai 14,3%.