Kuantitas UU Harus Berbanding Lurus Terciptanya Keadilan

???
Rapat Paripurna DPR (Foto : SPG)

Pleburan, SEMARANG DAILY**Bayu Dwi Anggono, Staf ahli MPR, menyampaikan bahwa di Indonesia terjadi fenomena meningkatnya kuantitas pembentukan perundang-undangan. Hal ini ia sampaikan dalam acara Dengar Pendapat Umum “Konstitusi dan Perkembangan Pembentukan UU di Indonesa” yang dilakukan di Kampus Pascarajana Undip, Kamis (30/10).

Pada awal diskusi ia mengajukan sebuah tesis yang menyatakan apakah Indonesia merupakan negara hukum atau negara undang-undang?. Ia menyampaikan adanya realitas pembentukan Perundang-undang pasca orde baru sampai 2012 selalu mengalami peningkatan.

“Pasca reformasi, ada peningkatan pembentukan perundang-undang yang dilakukan oleh DPR,” ungkapnya.

Bayu menyampaikan bahwa dia melakukan penelitian terhadap sekitar 400 undang-undang, ada 14 UU yang materi mauatan tidak tepat masuk dalam undang-undang. Padahal, dalam penyusunan undang-undang harus memperhatikan dua belas butir materi undang-undang.

Selain itu, Ia juga mengtakan sekali penyusuna undang-undang bisa menghabiskan dana 5-10 miliar.Tentu, ini merupakan anggaran yang tidak kecil karena diambil dari uang rakyat.

Prof. Aji Semekto, Guru besar Undip, yang juga berbicara dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa yang disampaikan Bayu adalah bagaimana dominannya hukum civil law di idnoensia. Seperti diketahui, bahwa tradisi civil law adalah perlunya sebuah aturan-aturan diatur secara tertulis untuk mengatur hukum yang ada.

“Realitas tersebut adalah bahwa bagaimana dominannya tradisi civil law di Indonesia,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa perundangan yang tidak melihat nilai dibelakangnya, tidak akan sampai pada kebenaran substansial. Tidak hanya itu, DPR hanya membuat, tapi tidak melakukan evaluasi perundangan.

Pembentukan UU tetap penting

Di tempta terpisah, Dosen Fakultas Hukum Undip, Retno Saraswati, mengungkapkan jika adanya temuan ini bukan berarti pembentukan undang-undang tidak penting. Ia menyampaikan pembentukan undang-undang sangatlah penting. Namun, hal ini perlu mempertimbangkan unsur implemetasinya dan efektifitasnya untuk menumbuhkan keadilan dalam masyarakat.

“Pembentukan peraturan perundang-undang masih sangat penting, namun harus menciptakan keadilan dalam masyarakat,” sahutnya.