KSPN Usulkan Revisi UMK Jateng

Ilustrasi Demo Buruh (Foto : Setyo Pamungkas WordPress)
Ilustrasi Demo Buruh (Foto : Setyo Pamungkas WordPress)

Kota Semarang, SEMARANG DAILY**Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah menginginkan revisi usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015. Mereka menilai usulan UMK masih terlalu rendah dan tidak sesuai dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal KSPN Jawa Tengah, Nanang Setyono, Jumat (14/11).

Ia mengatakan perhitungan UMK di 33 daerah masih bermasalah, karena tidak mengacu pada survei kebutuhan hidup layak (KHL) Desember. Dari 35 kabupaten/kota, hanya Kota Semarang dan Demak yang sudah menerapkan survei KHL dengan benar.

“Buruh selama ini dipolitisasi oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan diasumsikan KHL bulan Juli dan September. Itu persoalan yang membuat upah rendah. Harapan kami dengan fakta-fakta secara singkat yang kami sampaikan itu, Pak Gub bisa mengambil satu langkah konkrit, apakah memerintahkan kepada Dewan Pengupahan untuk memverifikasi dulu mana yang sudah melakukan penghitungan KHL dengan benar,” ucap Nanang.

Nanang menuturkan KSPN Jawa Tengah berharap agar penetapan UMK 2015 menggunakan dasar KHL Desember ditambah prediksi inflasi tahun berjalan UMK, yang menurut data dari Bank Indonesia sekitar 6-7% jika BBM tidak jadi naik. Harapan ini menurutnya sangat wajar jika dibandingkan provinsi lain yang menginginkan kenaikan UMK antara 30 – 50%.

“Yang kami bangun di Jawa Tengah sangat realistis dan rasional. Ketika upah ditetapkan berdasar KHL Desember dengan mempertimbangkan prediksi inflasi tahun UMK berjalan, itu yang kami katakan konstitusional. Dan dari sisi kebutuhan buruh, ini memang sangat realistis sesuai kebutuhan kami di tahun 2015,” katanya.

Mengenai belum adanya kepastian adanya kenaikan BBM, Nanang mengatakan hal itu tidak menjadi permasalahan. Sebab Gubernur bisa membuat dua opsi, yakni penetapan UMK sebelum terjadi kenaikan BBM dan penetapan UMK bila ada kenaikan BBM.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan permasalahan penetapan UMK selalu terjadi setiap tahun. Untuk itu dirinya meminta semua pemangku kepentingan bisa duduk bersama untuk mnyepakati formula penentuan UMK. Jika formulanya sudah disepakati, maka berapapun besarnya penentuan UMK harus bisa diterima dengan lapang dada baik oleh buruh maupun pengusaha.

Ganjar mengatakan jika hasil penetapan UMK yang sudah ditentukan oleh Dewan Pengupahan tidak bisa disepakati, lebih baik langsung dilakukan rembugan untuk menentukan angka absolute. Lebih lanjut Ganjar menyampaikan dirinya akan mengumpulkan Bupati/Walikota se-Jawa Tengah untuk membahas penentuan UMK 2015.