Satu Muharram, Hijrah, dan Politik

Ilustrasi Hijrah (Foto: Suyono Darul wordpress)
Ilustrasi Hijrah (Foto: Suyono Darul wordpress)

Barangkali dari kita semua sudah mafhum, bahwa setiap peristiwa pada penanggalan tertentu selalu memiliki momentum Historis dan dimakna secara tersendiri. Misalnya tanggal jadian bersama pacar, tanggal kelahiran, hingga tanggal-tanggal lainnya yang sedemikian penting bagi hidup kita masing-masing.

Namun eksistensi historisitas tanggal seperti ini, mungkin hanya berlaku bagi segelintir orang dan walhasil dalam beberapa waktu kedepan, mudah meluruh reflektifitasnya. Namun selalu ada tanggal-tanggal yang penting, yang memiliki pengaruh dan signifikansi yang sangat hebat bagi masyarakat di dunia. Sebut saja misalnya momentum aksi terorirsme 11 September 2001, runtuhnya tembok Berlin, hingga Revolusi 1917 di Rusia.

Namun disini, bukan tanggal-tanggal diatas yang akan didedah oleh penulis, melainkan satu tanggal yang cukup penting juga bagi momentum perkembangan masyarakat di dunia, yakni 1 Muharram. 1 Muharram sedemikian penting bukan karena ia hanya memiliki signifikansi untuk masyarakat Muslim saja, tetapi lintas-lintas sekat kebudayaan dan religiusitas itu sendiri.

Sebagaimana yang tercatat dalam lembaran-lembaran sejarah Kebudayaan Islam, setidaknya Islam sebagai misi dakwah Agama memiliki dua periodik penting pada era Muhammad: era Makkiyah dan era Madaniyah. Pada dua era ini, terdapat dua situasi yang berbeda. Situasi ini menampilkan bagaimana strategi (politik) dan substansi dakwah itu sendiri.

Di era Makkiyah, dakwah beserta seruan moral lainnya ditampilkan secara sembunyi-sembunyi oleh para Sahabat Muhammad. Begitu juga konten dakwah itu sendiri, lebih bersifat metafisis, menyeru hal-hal Ketuhanan, Kenabian, Hari Kiamat, dan lain-lain. Sedangkan pada era Madaniyah, dakwah bersifat terang-terangan, karena subjek-subjek yang hadir disana beserta basisnya memiliki pemantapan yang kokoh. Selain itu, substansi dakwah mulai merambah pada hal-hal yang bersifat profan, seperti fiqh, muamalah, siyasah, jinayah, dll.

Paling tidak disini kita mengerti, bahwa momentum pergeseran antara dua situasi tersebut adalah hijrah Muhammad dari Mekkah ke Yasthrib (Madinah). Peristiwa Hijrah ini terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal (27 September 622 M). Hijrah ini memiliki konsekuensi yang sangat politis dan ekonomis.

Ada yang menarik dalam langkah hijrahnya Muhammad, ini bisa dilihat ketika sesampainya di Madinah, Muhammad langsung mendirikan Mesjid dan melakukan kondolidasi antara umat Islam Mekkah dan Umat Islam Madinah. Selain itu, Muhammad juga melakukan sejumlah perjanjian dengan orang-orang non-Muslim untuk saling melindungi dan menjamin keamanan diantara kedua pihak.

Konsensus politik yang hadir di Madinah pada saat itu bisa dilihat dengan lahirnya Piagam Madinah (Mitsaq Al-Madinat) pada tahun pertama Hijriyah. Sekalipun dalam berbagai literatur disebutkan bahwa Madinah hanyalah basis awal Islam, namun setidaknya ia juga sesungguhnya telah memenuhi syarat sebagai Negara: Adanya Wilayah, Rakyat, Konstitusi, dan Kepala Negara. Dalam hal ini, Kepala Negaranya adalah Muhammad, ia sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin spiritual.

Suyuti Pulungan misalnya, melihat bahwa Piagam Madinah merupakan salah satu konsensus politik yang cukup demokrat pra-Abad Pertengahan. Disana terkandung prinsip-prinsip kebebasan, persamaan di depan hukum, persaudaraan, gotong-royong, perdamaian, membela yang teraniaya, keadilan, tanggung jawab individu dan kelompok, dan yang lainnya.

Penulis melihat, bahwa Konstitusi Piagam Madinah ini tak semerta-merta sesuatu yang given (terberi dari sononya), akan tetapi ia didasarkan pada pengalaman politik Muhammad sebelum-sebelumnya. Ini bisa dilihat dari konteks masyarakat Arab Quraisy pada saat itu, yang dimana hirarki kelas masyarakat sangat menonjol. Ada yang menjadi tuan borjuis, bahkan hingga menjadi kaum proletariat rendah sekelas budak. Fenomena sosial seperti ini, mau tak mau membutuhkan daya reflektifitas yang tinggi untuk diri seorang Muhammad pada saat itu.

Selain diatas, pengalaman politik juga bisa dilihat pada karir Muhammad sebagai pedagang, yang dimana ia banyak melakukan perjalanan perdagangan. Pada prinsip perdagangan, antara subjek diandaikan harus setara. Prinsip kesetaraan inilah yang dikemudian waktu dapat menghasilkan pertukaran komoditas dan nilai yang seimbang dalam transaksi perdagangan.

Dalam pengambilan keputusan politik, Muhammad selaku pemimpin politik di Madinah setidaknya melakukannya dengan empat cara : Pertama, mengadakan musyawarah dengan kalangan sahabat senior. Kedua, meminta pertimbangan dari kalangan profesional. Ketiga, melemparkan masalah-masalah tertentu yang biasanya berdampak luas bagi masyarakat ke dalam forum yang lebih besar. Empat, lalu mengambil keputusan sendiri

Selain berkaitan dengan urusan-urusan politik diatas, Muhammad membuat badan peradilan/kehakiman, badan-badan pemerintahan daerah, kesekretiatan Negara, Badan Militer, Badan Pengelolaan perdagangan dan zakat, badan diplomasi, dan lainnya. Formasi-formasi Negara ini merupakan bentuk eksperimentasi politik yang dilakukan Muhammad dalam rangka merumuskan masyarakat sipil yang berperadaban.

Melalui tonggak Konstitusi Piagam Madinah, sesungguhnya Muhammad sedang membentuk Negara proto-demokratis. Muhammad melalui komunikasi politik dengan beragam unsur masyarakat Madinah, berusaha mewujudkan Politik sebagai Ruang Kosong (Locus of power is an empty place). Ia mafhum, bahwa politik tak seharusnya berisikan jawaban final, ia sepenuhnya dalam “proses menjadi”.

Makna Hijrah

Umumnya, kita sebagai umat yang beragama seringkali memaknai Al-Qur’an beserta situasi-situasi pada masa Kenabian Muhammad sebagai situasi yang metafisik; yang seolah Tuhan menurunkannya begitu saja. Padahal kalau kita mau cermat, bahkan Al-qur’an itu sendiri adalah sebuah eksperimentasi sejarah, dimana hukum dialektika sejarah berlaku. Al-qur’an banyak menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah hingga masalah-masalah tertentu, beserta jawaban yang cocok untuk konteks sejarah pada saat itu.

Pembacaan Al-Qur’an memerlukan prinsip-prinsip ketat, yang dimana pembacaan Marxian melalui metode Historical Materialism dan Dialectical Materialism merupakan metode yang cocok. Melalui prinsip metode ini, kita dapat membaca cakrawala historis dari Al-Qur’an itu sendiri, bahwa Al-Qur’an merupakan catatan sejarah yang terkondisikan oleh konteks sejarah dan keadaan materiil (ekonomi-politik) tertentu.

Namun tak semerta-merta, bahwa Al-Qur’an adalah kitab yang mutlak determinis, namun Al-Qur’an juga merupakan kitab yang dapat dijadikan pijakan emansipatif dari politik. Sehingga, Al-Qur’an dapat menjadi kitab yang dialektis, selalu mengartikulasikan dirinya pada konteks-konteks tertentu dan terus-menerus merelevansikan dirinya.

Hadirnya politik pada Peristiwa Hijrah, merupakan hadirnya perkara politik secara material dan formal. Secara material, Peristiwa Hijrah menandakan politik dihadirkan sebagai pembagian formasi kerja dalam masyarakat demi kebutuhan bersama yang lebih baik. Sedangkan secara formal, Peristiwa Hijrah sebagai peristiwa politik adalah dilihat dari aspek bagaimana Muhammad berupaya untuk menemukan kebenaran dalam hal aspek sosial kemasyarakatan untuk dikelola (melalui seperangkat alat kemasyarakatan yang sudah disebut diatas).

Namun ada satu hal yang paling penting dari strategi politik Muhammad ketika hijrah, yakni bagaimana ia mengartikulasikan politiknya pada masrayakat Madinah yang majemuk. Titik pijaknya adalah pada pengalaman Nabi Muhammad itu sendiri, yang dikemudian hari diimplementasikan pada bentuk Konstitusi Piagam Madinah yang dimana argumentasi-argumentasi di dalamnya diterima oleh berbagai kalangan masyarakat Madinah karena cocok dengan prinsip masing-masing subjek.

Konstitusi Piagam Madinah sebagai produk artikulasi politik menjadi sedemikian penting dalam konteks Peristiwa Hijrah, karena dewasa-dewasa ini kekuatan politik yang menyandarkan dirinya pada simbol “Islam” lebih menekankan prinsip otoritarianisme yang menolak prinsip dialektis. Penolakan prinsip dialektis ini mengakibatkan, bahwa corak pergerakan politik kaum simbolis tersebut menjadi mandul dan tak dapat diterima oleh kalangan-kalangan inter-ideologis sekalipun.

Akibatnya, tujuan politik dari kaum simbolis ini dilihat sebagai sesuatu yang diskriminatif, tidak demokratis dan tak mengayomi yang lain. Tak hadir emansipasi, yang hadir hanyalah bunuh diri.

Muhammad telah mencontohkan, bahwa emansipasi yang dimulai dari tonggak Peristiwa hijrahnya hanya dapat dilakukan dengan dialog dan negosiasi pada sejarah. Ia mengerti, bahwa dakwah pada era Mekkah (yang minim dialog) hanya menghasilkan bunuh diri. Maka dari itu, artikulasi politik menjadi hal yang tak terelakkan seketika kehadirannya di Madinah.

Disinilah masyarakat beragama pada saat ini perlu lebih merumuskan kembali relasi-relasi sosialnya, paling tidak hubungannya tidak berbentuk oposisi biner-subjek dan objek, namun subjek dan subjek. Melalui relasi seperti ini, maka dialektika dan artikulasi politik dapat dimungkinkan. Maka situasi yang dinamis dan emansipatif dapat dibangun secara lebih mudah.