Retno Saraswati: Hukum Harus Selaras Dengan Politik Hukum Nasional

???
Retno Saraswati (Foto : Universitas Diponegoro)

Pleburan, SEMARANG DAILY’**Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Retno Saraswati, menyampaikan bahwa pembangunan hukum di Indonesia perlu diselaraskan dengan Politik Hukum Nasional Indonesia. Hal ini disampaikan saat ditemui di kantornya, Jumat (25/10)

“Politik hukum nasional kita harus melingkupi, baik aspek yang paling dasar maupun instrumental,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa politik hukum nasional harus memperhatikan beberapa aspek. Aspek yang penting adalah hukum harus memelihara integrasi bangsa.

“Politik hukum harus diarahkan pada pembangunan hukum yang harus memelihara integrasi bangsa secara ideologis maupun secara teritorial,” pungkasnya.

Salah satu contoh yang Ia sampaikan adalah bagaimana Aceh dan Papua diberi sebuah kewenangan otonomi khusus. Hal ini lantaran kedua provinsi tersebut memiliki indikasi kuat munculnya konflik yang berujuang pada disintegrasi bangsa.

Tidak hanya itu, pembangunan politik hukum harus mengarah pada terjaminnya keadilan sosial, tata kelola politik kenegaraan yang demokratis, dan mampu mendorong terciptanya toleransi hidup beragama.