Keluarga Miliki Peran Penting Penyelesaian Kasus TKI

?????
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmiko menyampaikan pidato dalam acara Sosialisasi Penanganan Kasus dan Pertemuan dengan Keluarga TKI High Profile Cases Asal Jawa Tengah di Hotel Santika, Selasa, (28/10).

Kota Semarang, SEMARANG DAILY**Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2014 hingga bulan Oktober kasus yang ditangani mencapai 13.505 kasus. Hal ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri, Ibnu Said, pada acara Sosialisasi Penanganan Kasus dan Pertemuan dengan Keluarga TKI High Profile Cases Asal Jawa Tengah di Hotel Santika, Selasa, (28/10).

Ia mengatakan dari jumlah kasus tersebut, terdapat kasus yang disebut high profile cases. Artinya kasus yang membutuhkan keterlibatan pejabat tinggi pemerintahan dan mendapat sorotan tajam dari publik. Pada umumnya, jenis kasus yang dialami pembunuhan, narkoba, sihir, zina dan penganiayaan berat.

“Penyelesaian kasus berat bukan hanya melalui proses yang rumit dan panjang tapi butuh koordinasi yang sangat intens. Terutama jika mengalami kasus di Arab Saudi, karena harga diri warga negaranya yang punya strata sosial baik, sangat tinggi,” bebernya.

Penyelesaian efektif, lanjutnya, hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang berkepentingan, termasuk keluarga mempunyai pandangan, langkah dan tujuan sama dalam menyelesaikan kasus. Karenanya, keluarga jangan mudah percaya dengan pihak-pihak yang berniat membantu penyelesaian kasus. Bisa jadi pihak-pihak itu memanipulir kasus yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya.

“Kementerian Luar Negeri mengambil inisiatif untuk menyelesaikan kasus TKI dengan duduk bersama keluarga, kades, BP3TKI, LSM dan instansi terkait di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Cara ini lebih efektif karena bisa memberikan pemahaman tentang kondisi dan mekanisme penyelesaian kasus dengan semua pihak terkait dalam satu waktu. Sehingga, semua punya pemahaman, tujuan dan langkah yang sama dalam menyelesaikan kasus,” terangnya.

Urgensi Forum Pemangku Kepentingan

Di Jawa Tengah sendiri, ungkapnya, TKI dengan kasus high profile cases sebanyak 22 kasus. Kasus terakhir menimpa Satinah warga Desa Kalisidi Ungaran Barat dalam kasus pembunuhan di Arab Saudi. Pemerintah sudah membayar uang diyat sebesar Rp 21 Mililar yang akhirnya membebaskannya dari hukuman pancung. Tetapi Satinah belum bisa dipulangkan lantaran keluarga mantan majikannya belum mau menandatangani surat penyataan persetujuan permintaan maaf dari pengadilan setempat.

“Satinah menjadi salah satu contoh betapa penyelesaian kasusnya membutuhkan waktu lama. Padahal uang diyat sudah dibayar. Kalau kasus lain juga menuntut uang diyat yang sama, berapa uang yang harus dikeluarkan? Oleh karena itu pemahaman ini yang perlu kita lakukan. Prinsipnya pemerintah akan senantiasa hadir melindungi warganya,” tandasnya.

Sejalan dengan Ibnu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Tatang Budie Utama Razak mengatakan forum pertemuan antar seluruh pemangku kepentingan dalam penyelesaian kasus TKI sangat penting karena komunikasi dapat dilakukan secara komprehensif. Tatang juga berpesan agar keluarga tidak mudah terprovokasi. Jika ada masalah, sampaikan langsung ke Kementerian Luar Negeri.

“Pemerintah pasti melakukan upaya bagi TKI yang tersandung masalah, terutama TKI yang terancam hukuman mati. Mulai dari pendampingan hukum di setiap proses tingkatan proses hukum, menyediakan pengacara tetap, mengalokasikan dana bantuan hukum dan upaya pembebasan lainnya, pendekatan ke keluarga korban agar mendapatkan pemaafan hingga pendekatan diplomatik,”jelasnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko yang juga hadir mendukung langkah Kementerian Luar Negeri yang membuat forum pertemuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk penyelesaian TKI bermasalah.

“Setidaknya dengan pertemuan seperti ini keluarga mendapat penjelasan yang benar dan proporsional. Ini harus diatasi. Minimal sesuai dengan porsi dan tanggungjawab masing-masing. Masalah TKI wajib bareng-bareng dipikul,”kata mantan